REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tidak memberi arahan khusus kepada Wakil Presiden terpilih KH Ma'ruf Amin terkait kabinet era 2019-2024. Menurut JK, pemilihan dan penunjukan menteri merupakan hak prerogratif presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Karenanya, JK mengaku tak menyinggung hal tersebut dalam pertemuannya dengan Ma'ruf, Kamis (4/7) hari ini. "Nggak ada, karena itu antara Pak Jokowi dengan beliau (Ma'ruf Amin)," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.
JK mengakui, meski persoalan pengisian kabinet merupakan wewenang presiden, wakil presiden memberikan masukan kepada presiden. Namun demikian, JK tidak memberikan arahan kepada Ma'ruf terkait kabinet dalam pertemuan tersebut.
Menurut JK, pertemuannya dengan Ma'ruf hari ini hanya membahas seputar tugas dan wewenang sebagai wakil presiden. "Tidak ada arahan, hanya informasi. Kalau soal kabinet itu urusan prerogatif presiden. Tentu wapres dapat memberikan masukan," kata JK.
Sementara, Ma'ruf Amin mengaku hingga saat ini belum membicarakan masalah kabinet dengan Presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo. Menurut Ma'ruf, pembicaran terkait kabinet baru mulai dilakukan pada Juli ini.
"Beliau juga bilang Juli baru nanti ada pembicaraan pembicaraan. yang pasti kan tentu ada dari pihak partai koalisi, dari profesional, kira kira begitu. Jumlahnya belum, apalagi orangnya. orangnya tambah belum," kata Ma'ruf.
Hari ini, Wakil Presiden terpilih KH Ma'ruf Amin hadir memenuhi undangan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Kamis (4/7). Pertemuan JK dan Ma'ruf yang berlangsung sekitar satu jam itu diketahui untuk bertukar informasi terkait tugas sebagai wakil presiden.
Pantauan Republika, Ma'ruf yang mengenakan pakaian khasnya, peci dan sarung serta sorban putih hadir di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, sekitar pukul 09.55 WIB, didampingi putrinya.