REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan (PDIP) menilai, permintaan jumlah kursi di kabinet yang dilontarkan sejumlah partai pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang pilpres hanyalah manuver politik. PDIP menyerahkan sepenuhnya penentuan kabinet kepada Jokowi.

"Ini kan hanya manuver-manuver dan ya pemberian isyarat sinyal. Presiden itu menghadapi isyarat-isyarat seperti ini, bisa ketua umum-ketua umum partai juga kadang-kadang menyampaikan itu hanya untuk mengisi berita media," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis (4/7).

Sebagai partai utama pengusung Jokowi dan pemenang Pilpres, PDIP sejauh ini belum menyebutkan permintaan menteri dalam kabinet 2019-2024. Hendrawan menyatakan, PDIP menghormati konstitusi dan menyerahkan sepenuhnya pada Jokowi untuk memilih formasi kabinetnya.

Hendrawan juga menegaskan, PDIP enggan menyebutkan kuantitas jatah menteri yang bakal didapatkan. "Kalau itu merupakan kewenangan presiden kita serahkan pada presiden dan sebagai partai terbesar kami juga harus memberikan tuntunan, memberikan teladan ya, tidak klaim-klaim seperti itu," ucap Hendrawan.

Sebelumnya, PKB melalui ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, ingin mendudukkan 10 menterinya dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024. Pria yang kerap disapa Cak Imin itu mengatakan, peran PKB dalam mengonsolidasikan dukungan massa, utamanya NU untuk mendukung Jokowi membuat PKB layak mendapatkan porsi menteri.

Selain itu, Nasdem juga merespons dengan permintaan kursi melebihi PKB. Nasdem menginginkan 11 kursi.

"Suara Nasdem kan lebih besar daripada PKB di DPR berdasarkan kursi. Maka, sepantasnya Nasdem mengusulkan 11 (kursi menteri)," kata Taufiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7).

Ikuti Whatsapp Channel Republika