REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah partai politik yang tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) mulai membicarakan jatah menteri di kabinet pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Parpol-parpol tersebut mulai mengambil ancang-ancang agar kader mereka terpilih menjadi menteri.
Partai Nasdem contohnya. Politikus Partai Nasdem, Teuku Taufiqulhadi meyakini kursi menteri yang diduduki kader Nasdem mestinya bertambah dibandingkan sepanjang pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Hal itu, menurut Taufiqulhadi, mengingat perolehan suara Nasdem dan jumlah kursi di parlemen partai itu meningkat pada Pemilu 2019 ini.
Merespons keinginan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang meminta 10 jatah kursi menteri, Taufiqulhadi mengatakan seraya berkelakar, seharusnya Nasdem mendapat jatah kursi lebih besar. "Suara Nasdem kan lebih besar daripada PKB di DPR, berdasarkan kursi. Maka sepantasnya Nasdem mengusulkan 11," kata anggota Komisi III DPR tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (3/7).
Politikus Nasdem sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Teuku Taufiqulhadi.
Ia juga yakin, kursi menteri yang dimiliki Nasdem saat ini bisa bertambah dibanding periode lalu. Apalagi, perolehan suara Nasdem juga meningkat dibanding pileg sebelumnya.
Berdasarkan hasil konversi kursi DPR periode 2019-2024, Partai Nasdem memperoleh 59 kursi. Sedangkan, PKB memperoleh 58 kursi. Pada 2014, Nasdem mendapatkan 35 kursi di DPR dan PKB 47 kursi.
Baca Juga: Soal Menteri; NU Siapkan Nama, Muhammadiyah tak Ikut Campur
Pada komposisi saat ini, terdapat empat orang dari PDIP, tiga dari PKB, dua dari Golkar, dua dari Nasdem, satu dari Hanura, dan satu dari PPP. Selain para menteri, Jokowi juga menunjuk kader PDIP sebagai sekretaris kabinet dan mantan kader Nasdem sebagai jaksa agung.
Taufiqulhadi menilai, sikap meminta-minta jatah menteri di publik tidaklah tepat. Ia mengingatkan agar hal semacam itu dikomunikasikan dalam rapat dengan presiden. "Jadi, nggak perlu diungkapkan kepada publik," ujarnya.
Ia menduga pembicaraan secara informal terkait jatah menteri di kalangan pimpinan partai koalisi sudah disampaikan. Namun, secara formal, dirinya mengungkapkan bahwa hal itu belum pernah dilakukan. "Secara resmi belum," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
