Kamis 04 Jul 2019 07:18 WIB

Golkar Disarankan Gelar Munas Sebelum Pelantikan Presiden

Hal itu agar Golkar bisa bersinergi dengan pemerintahan yang baru.

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Bayu Hermawan
Logo Partai Golkar.
Foto: Dokrep
Logo Partai Golkar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menyarankan Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar sebaiknya dilaksanakan sebelum pelantikan kepala negara terpilih. Dia mengatakan, hal itu agar Golkar bisa segera bersinergi dengan pemerintahan yang baru.

"Kalau kami dorong saja dipercepat supaya bisa bersama-sama bekerja dengan pemerintahan Jokowi. Dengan mempercepat Munaslub itu, siapa pun pemimpin Golkar bisa langsung segera bekerja termasuk menyusun kabinet dan pimpinan DPR-MPR," kata Ujang dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (3/7).

Baca Juga

Terkait persaingan posisi ketua umum, Ujang berpendapat jika Airlangga bakal mendapatkan keuntungan kalau munaslub digelar pada Desember 2019. Dia mengatakan, Airlangga bisa leluasa menyusun orang-orangnya di kabinet dan pimpinan DPR-MPR jika munaslub dilakukan setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Ujang menjelaskan, potensi kemenangan menteri perindustrian itu sangat besar jika Munaslub dilangsungkan pada Desember. Namun sebaliknya, dia mengatakan, posisi Airlangga cenderung lemah dengan lawan-lawannya jika ada percepatan pelaksanaan munalsub.

Ujang juga mengingat janji Airlangga pada Munaslub Golkar 2017. Saat itu Airlangga, kata Ujang, menjanjikan jika dianggap gagal maka akan menyerahkan jabatannya kepada kader yang lain.

"Airlangga pernah mengatakan hasil Munaslub dulu, jika Airlangga dianggap gagal, artinya kepemimpinan itu akan diserahkan kepada yang lain. Lalu jika berhasil akan diteruskan. Artinya ada tolak ukur kesuksesan dan kegagalan sebagai pemimpin," jelas Ujang.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement