REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi penyelenggaraan Tol Laut Januari-Juni 2019. Evaluasi dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan Tol Laut yang menjadi program prioritas Presiden Joko Widodo.
“Saya telah memerintahkan Dirjen Perhubungan Laut untuk melakukan evaluasi program Tol Laut agar dapat berjalan lebih baik, dan saya minta seluruh stakeholder di sektor transportasi laut untuk ikut mendukung,” ucap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, di Jakarta, Rabu (3/7).
Evaluasi dilakukan menyusul adanya laporan dari masyarakat terkait keterlambatan jadwal kedatangan Kapal Tol Laut di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku dan Pulau Larat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Berdasarkan keterangan Ditjen Perhubungan Laut, keterlambatan dikarenakan Kapal Feeder Kandaga V yang melayani rute Moa – Larat – Kisar – Moa mengalami kerusakan crane, sehingga memerlukan waktu perbaikan. Namun demikian, pada Selasa (2/7) kemarin, dilaporkan Kapal Feeder Kandaga V sudah selesai diperbaiki dan telah melakukan beroperasi kembali.
Kapal tol laut KM Dorolonda bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, Menhub Budi telah menginstruksikan kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk menyiapkan kapal pengganti dan menindak serta mengganti operator yang lebih kompeten. “Saya mengintruksikan kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk menindak operator kapal terkait dan menyiapkan kapal pengganti,” ujar Budi.
Pihaknya sangat memperhatikan suara dan kebutuhan dari masyarakat terhadap pelayanan angkutan laut baik untuk tol laut maupun perintis sehingga Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan subsidi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan angkutan laut di wilayah 3TP (Terpencil, Terdepan, Tertinggal dan Pedalaman).
“Untuk itu kami secara tegas akan menegur dan memberikan sanksi kepada para operator kapal yang tidak menjalankan kewajibannya sehingga masyarakat di wilayah 3TP menjadi kesulitan dan logistik mengalami keterlambatan,” kata Budi.
Agar tidak terjadi lagi keterlambatan pengantaran logistik melalui Tol Laut, Budi mengatakan, akan mengimplementasikan pengawasan berbasis teknologi informasi.
Lebih lanjut Menhub mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang melaporkan secara langsung maupun tertulis terkait permasalahan Tol Laut di lapangan. Karena dengan hal tersebut, Pemerintah dapat mengetahui permasalahan secara langsung sehingga menjadi cepat teratasi.
“Saya berterimakasih kepada media dan seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan perhatiannya kepada kebijakan pemerintah. Hal ini sangat membantu kami untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat setiap program kebijakan pemerintah,” tandas Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
