REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Partai Golkar menegaskan bahwa, pelaksanaan musyawarah nasional (munas) akan dilakukan sesuai jadwal. Partai berlogo pohon beringin itu dijadalkan bakal menggelar munas pada 17 Desember nanti.

"Dipercepat itu tidak ada, kami masih pada bulan Desember. Artinya kita sepakati sebenarnya ya bulan Desember," kata Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus di Jakarta, Rabu (3/7).

Komentar Lodewijk dilontarkan menyusul adanya usulan percepatan pelaksanaan munas. Letnan Jenderal TNI (Purn) mengatakan, harus ada alasan jelas jika pelaksanaan munas ingin dipercepat dari jadwal yang sudah ditetapkan.

Secara kebiasaan, dia mengungkapkan, Golkar biasa melakukan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) pada 17 Desember. Waktu pelaksanaan serupa, kata dia, juga dilakukan pada munas sebelumnya.

"Sebenarnya tidak ada tradisi harus kapan, tetapi kami akan patuhi dengan kapan kami start dan di situ waktu kami berakhir," kata Lodewijk lagi.

Dia menilai, partai saat ini tidak melihat adanya urgensi agar pelaksanaan munas dilakukan lebih awal dari jadwal semula. Saat ini, dia mengatkan, semua kader hanya bisa menunggu hingga waktu pelaksanaan munas yang telah disepakati dari awal.

"Sebenarnya dipercepatnya tentu harus dengan alasan. Tapi kami di DPP melihat tidak ada alasan," katanya.

Sebelumnya, wacana percepatan Munas Golkar berembus setelah ada kekecewaan di internal partai. Hal ini terutama terkait dengan kepemimpinan Airlangga Hartanto yang dianggap tidak mampu memenuhi target kursi pada Pemilu 2019 ini.

Desakan untuk mempercepat munas dinilai menjadi konsekuensi logis yang harus diterima. Munas diharapkan bisa diselenggarakan sebelum Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) melantik kabinet baru.

Ikuti Whatsapp Channel Republika