REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan hampir 99 persen data kependudukan sudah terekam dan terintegrasi dengan baik. Namun, masih ada sekitar 1 juta penduduk warga Indonesia yang memiliki KTP ganda.

“Hanya satu juta yang menentukan tinggal di mana, yang mempunyai dua hingga tiga KTP dan yang di Papua ,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Selasa (2/7).

Tjahjo menjelaskan dalam proses integrasi masih terdapat sejumlah kendala terkait data kependudukan. Dia menyatakan masalah tersebut di antaranya, data valid dan invalid, penipuan serta masih ada satu juta penduduk warga negara Indonesia yang memiliki alamat domisili ganda.

Selain itu, kata Tjahjo, persoalan teknis seperti waktu pelayanan lama, penyalahgunaan data, pemendekan indentitas data online berdasarkan NIK, juga masalah terorisme. Meskipun demikian, terintegrasinya data kependudukan itu bermanfaat bagi pelayanan publik khususnya dalam perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran.

“Data kependudukan yang terintegrasi ini berguna untuk memudahkan dalam alokasi anggaran pelayanan publik, pembangunan demokrasi, kemudian penegakan hukum dan pencegahan kriminal serta masalah kepariwisataan pusat dan daerah,” tuturnya.

Tjahjo menyebut, salah satu fungsi Pemerintah dalam melayani masyarakat adalah mengenai kependudukan. Karena itu, pelayanan masyarakat dalam mengatasi persoalan kependudukan tidak dipungut biaya.

“Melayani publik yang lebih baik dengan digital, saya kira ini sebuah proses yang berlanjut memanfaatkan data 265 juta penduduk, ada semua,“ katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika