Senin 01 Jul 2019 12:54 WIB

BPBD: 15 Desa di Bantul Rawan Kekeringan

Kepala BPBD Bantul Dwi Daryanto mengatakan 15 desa diprediksi alami kekeringan

Ilustrasi kekeringan.
Foto: ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
Ilustrasi kekeringan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (bpbd) Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan sebanyak 15 desa rawan kekeringan atau kesulitan air bersih akibat musim kemarau panjang 2019. Kepala BPBD Bantul Dwi Daryanto mengatakan 15 desa itu tersebar di enam kecamatan.

"Sudah bisa diprediksi saat musim kemarau dan cuaca ekstrem seperti ini yang berpotensi terjadi kekeringan di Bantul diperkirakan sekitar 15 desa," katanya di Bantul, Senin (1/7).

Baca Juga

Menurut dia, 15 desa itu di antaranya tersebar di Kecamatan Pandak dan Pleret. Ada juga sejumlah desa di wilayah Piyungan seperti yang belum lama ini sudah mengajukan permohonan bantuan karena masyarakatnya sudah mengalami krisis air.

Dwi mengatakan jika dihitung jumlah jiwa yang rawan terdampak kekeringan, di 15 desa itu mencapai sekitar 15 ribu jiwa. Dampak terparah dialami mereka yang tinggal di dataran tinggi atau lereng bukit dan jauh dari sumber mata air.

"Jadi ada beberapa dusun yang memang posisinya di atas sehingga jumlah terdampaknya bisa lebih dari 50 ribu jiwa. Kalau satu desa yang terdampak rata-rata ada 500 keluarga dengan empat jiwa, sudah dua ribu jiwa, sehingga kalau di 15 desa sudah besar," katanya.

Dia menjelaskan sebagai antisipasi agar masyarakat tidak mengalami kekeringan, BPBD siap mendistribusikan air bersih ke wilayah yang sudah dilaporkan mengalami krisis air. Antara lain seperti yang dilakukan di Segoroyoso, Pleret, dan Pandak.

"Kemarau tahun ini dimungkinkan akan berlangsung cukup panjang sehingga dengan kondisi seperti ini antisipasinya kita akan membuat surat permohonan ke Bupati untuk menerbitkan status siaga darurat kekeringan," kata Dwi.

Menurut dia, surat siaga darurat kekeringan sudah dalam proses pengajuan ke bupati sehingga harapannya segera ditindaklanjuti. Penetapan status siaga darurat kekeringan salah satunya untuk antisipasi manakala terjadi kekeringan yang ekstrem.

"Dengan status itu harapan kita baik dari pemerintah provinsi maupun pusat bisa membantu penyelesaian kekeringan. Warga masyarakat yang sudah mengalami kekeringan saya minta untuk inventarisasi kemungkinan ada mata air yang bisa dimaksimalkan," jelasnya.

Namun demikian, kata dia, kalaupun sumber air yang ada jauh dari masyarakat maka mereka akan dibantu dengan dana pusat. Bantuan itu berupa program pipanisasi untuk mengalirkan air dari sumber mata air yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement