REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra menyatakan sekarang ini muncul banyak rumor bahwa partainya ditawari posisi menteri hingga duta besar untuk pemerintahan 2019-2024. Rumor mengenai tawaran itu muncul seiring dinamika perpolitikan pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil pemilihan presiden yang menegaskan kemenangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.
Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Muhammad Syafii mengatakan Gerindra sejauh ini lebih condong ke oposisi. Sementara, ia mengatakan, tawaran posisi untuk berada dalam tubuh pemerintahan 2019-2024 akan menyalahi prinsip oposisi.
"Saya bilang rumor itu terus bergulir, tapi kalau kita memilih menjadi oposisi saya kira sudah tahu jawabannya seperti apa nggak mungkin kita terima tawaran itu," kata dia di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (1/7).
Syafii mengatakan, Gerindra memang belum secara resmi menyatakan akan berada di pihak oposisi. Anggota Komisi III DPR RI itu menambahkan belum ada pernyataan resmi dari Partai Gerindra soal posisi politiknya itu.
Namun, Syafii meyakini, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menginkan demokrasi yang sehat. Ia pun menyebut, kader-kader Gerindra lebih memilih agar Gerindra tetap menjadi oposisi.
Karena itu, ia meyakini, Gerindra lebih condong untuk tetap berada di jalur oposisi. "Saya kira seperti itu. Bahwa kader partai Gerindra dan pemikir demokrasi pasti menginginkan Gerindra tetap pada oposisi," kata dia.
Ia menambahkan, Prabowo akan terlebih dahulu mendengar pendapat para pakar atau ahli untuk mengambil sikap politik. "Saya kira tiap ada hal yang sangat penting pak Prabowo tidak terbiasa mengambil keputusan sendiri, dia pasti meminta pendapat para pakar ahli dan akan memutusaknnya dalam pertemuan nasional internal partai," ujar dia.
Kendati berada di luar pemerintahan, Syafii menyatakan, Gerindra tidak akan bermusuhan dengan pemerintahan. "Akan tetapi, (beroposisi) untuk membangun sistem check and balance jadi komunikasi tetap kita lakukan," ujar dia.
Selain itu, Syafii mengatakan, jika memutuskan untuk berada di jalur oposisi, kemungkinan rekonsiliasi dalam konteks pertemuan antartokoh bisa saja terjadi. "Tapi konten pertemuan itu seperti apa saya kira itu masih menjadi sebuah tanda tanya," ujarnya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika