REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DKI Jakarta menjadi salah satu dari tiga finalis dalam Sustainable Transport Award 2020 atau ajang penghargaan transportasi perkotaan tingkat dunia. Penghargaan tahunan itu menilai perbaikan mobilitas kota dan inovasi sistem transportasi.
"Tiga Kota Terbaik Dunia! Ya, Alhamdulillah, Jakarta diakui sebagai satu dari tiga kota terbaik dunia untuk perbaikan sistem transportasi dan mobilitas kota," kata Anies dalam akun Instagram resminya, Kamis (27/6).
Anies memaparkan, keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mendapatkan pengakuan dari lembaga kredibel tingkat dunia. Konsep dan eksekusi yang dijalankan setiap kota dinilai oleh Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Bank Dunia, International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), dan sebagainya.
Dalam ajang ini, Jakarta menjadi salah satu finalis di antara kota lainnya bersama Pune, India dan Kigali, Rwanda. Anies bangga karena Jakarta berhasil mengalahkan kota-kota dunia, seperti Kingston, Kanada; Richmond, Amerika Serikat, dan Bogota, Kolombia.
Menurut Anies, Jakarta meraih posisi tiga besar dalam Sustainable Transport Award atas konsep dan eksekusi integrasi antarmoda transportasi publik. Selain itu, Jakarta juga meningkatkan akses pejalan kaki menuju stasiun dan halte.
"Serta keberhasilan meningkatkan jumlah penumpang Transjakarta sebanyak dua kali lipat dalam waktu dua tahun," kata Anies.
Anies pun mengapresiasi jajarannya di Pemprov DKI Jakarta dan BUMD atas penghargaan ini. Serta kepada pihak lain yang aktif membantu secara konstruktif, seperti ITDP Indonesia dan juga masyarakat.
Ia menambahkan, Pemprov DKI akan terus mengembangkan integrasi transportasi melalui Jak Lingko di bawah pengelolaan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Anies juga menekankan, terus memperbaiki fasilitas pejalan kaki.
Termasuk inovasi mewujudkan bus Transjakarta berbasis listrik yang baru masuk dalam tahap uji coba. Anies juga menyebut, revitalisasi trotoar di sejumlah jalan Ibu Kota, seperti Kemang, Cikini, dan Satrio akan segera diselesaikan.
"Semua kita dorong agar warga dan tamu Jakarta merasakan bahwa berjalan kaki dan menggunakan transportasi publik itu bukan hanya mudah, aman dan nyaman, tapi juga keren," tutur Anies.
Pergub Kawasan Terintegrasi
Saat ini, Pemprov DKI tengah menyusun revisi peraturan gubernur (pergub) terkait pengembangan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD). Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, masih menunggu panduan rancang kota (PRK) untuk merevisi Pergub Nomor 44 Tahun 2017 tentang pengembangan kawasan TOD.
"Nanti saya cek dulu ya, terutama karena ada PRK yang harus saya bereskan dulu," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Kamis (27/6).
Saat ini, pengembangan TOD berlandaskan pada Pergub 44/2017. Sementara itu, Pergub Nomor 140 Tahun 2017 tentang penugasan PT MRT Jakarta sebagai operator utama pengelola kawasan TOD koridor fase I MRT Jakarta.
PT MRT Jakarta mendapatkan tugas untuk mengelola beberapa kawasan TOD MRT fase 1 mulai dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI). Adapun kawasan TOD yang dimaksud, yaitu TOD Bundaran HI, Dukuh Atas, Setiabudi, Bendungan Hilir, Istora Senayan, Blok M, dan Lebak Bulus.
Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengatakan, Pergub 140/2017 saat ini sedang direvisi sehingga PT MRT Jakarta memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam mengelola kaasan TOD. Melalui revisi pergub tersebut, PT MRT selaku operator kawasan dan perpanjangan Pemprov DKI diberi wewenang melakukan analisis teknis mulai dari pembentukan masterplan kawasan hingga memfasilitasi pemangku kepentingan di kawasan tersebut.
Selaku operator, PT MRT Jakarta pun bisa menarik biaya pengelolaan, yakni nantinya akan digunakan untuk ekspansi MRT fase III dan IV nantinya. Seperti diketahui, MRT ditargetkan memiliki cakupan sepanjang 230 km pada 2030.
Sementara itu, William mengatakan, pelaksanaan TOD masih dalam proses perubahan Pergub yang diharapkan terbit dalam waktu dekat. Menurut dia, PT MRT Jakarta seharusnya tidak terpaku pada Pergub dan dapat fleksibel.
"Kita tunggu revisi pergub sambil menunggu dari Pemprov. Pemprov melakukan review Pergub TOD di mana naskahnya memberikan penguatan kepada operator (PT MRT Jakarta) sebagai perpanjangan provinsi," kata William.
William mengatakan, semua TOD itu dicanangkan terintegrasi dengan moda transportasi umum lainnya. Khususnya dengan Transjakarta sesama operator angkutan umum sebagai BUMD DKI.
Pengamat tata kota Yayat Supriyatna mengatakan, transportasi antarmoda di Ibu Kota belum terintegrasi secara maksimal. Ia mencontohkan, pada pembangunan MRT fase I rute Lebak Bulus-Bundaran HI yang sebagian stasiunnya tidak terintegrasi dengan halte Transjakarta.
Untuk itu, kata Yayat, Pemprov DKI seharusnya mengikuti rencana induk transportasi Jabodetabek (RITJ) yang sudah ditetapkan sebagai acuan pembangunan infrastruktur transportasi. RITJ tersebut sudah disusun oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabk (BPTJ) di bawah Kementerian Perhubungan.
"Tinggal bagaimana mengurangi ego dari DKI Jakarta dengan BPTJ. Jadi, misalnya masing-masing tidak mengedepankan sisi ego kepentingan masing-masing. Jadi, harus diutamakan pada kepentingan masyarakat yang lebih luas," jelas Yayat saat dihubungi Republika.
Sehingga, lanjut dia, perencanaan jaringan pelayanan bukan melihat dari sisi bisnis atau dari sisi investasi atau pendapatannya saja, melainkan dalam konteks mendorong pelayanan di wilayah itu.
Untuk itu, ia mengatakan, pengembangan transportasi umum di Jakarta tidak justru menambah beban baru. RITJ dapat dijadikan rujukan untuk mewujudkan integrasi antarmoda di Jakarta bahkan di kota-kota lainnya yang berdekatan langsung dengan Ibu Kota.
"Jadi, pentingnya itu tadi sinergi integrasi dan kekompakan para pengambil keputusan untuk duduk bersama menggunakan rencana bersama," kata Yayat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika