REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat terorisme dan intelijen, Harits Abu Ulya menyayangkan penyataan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang dianggap tendensius terhadap umat Islam. Moeldoko sebelumnya menyampaikan, bahwa ada 30 orang terduga teroris yang menyusupi peserta aksi terkait putusan sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Pernyataan Moeldoko berpotensi fitnah dan tendensius kepada sekelompok umat Islam,” ujar Harits melalui siaran pers yang diterima Republika, Kamis (27/6).
Haris menyebutkan, pernyataan Moeldoko sadar atau tidak merupakan teror kepada rakyat terutama kepada masyarakat yang hadir di sekitar MK. Karena seharusnya, jika benar peserta aksi disusupi 30 orang, aparat langsung melakukan tindakan.
“Jika pernyataan Moeldoko yang notabene Kepala KSP yang punya akses terhadap informasi intelijen itu benar, betapa bahayanya kondisi sebagian rakyat yang hadir di sekitar MK. Mereka terancam aksi teror dari 30 orang teroris yang akan melakukan penetrasi ditengah-tengah mereka. Negara abai terhadap keselamatan rakyat, dan pejabat sebatas sibuk beretorika,” ungkap Harits.
Jika ternyata pernyataan Moeldoko adalah hoaks, ujar Harits, sungguh sangat disayangkan penyataan tersebut keluar dari mulut seorang kepala KSP. Publik ujarnya, sangat paham bahwa dengan UU Terorisme yang baru aparat bisa melakukan beragam pendekatan untuk mengamputasi terorisme.
“Dengan anggaran dan SDM berlimpah, dengan peralatan yang mutakhir. Nyaris tidak ada ruang bagi teroris leluasa untuk melakukan pergerakan,” terangnya.
Sehingga seharusnya, terang dia, seseorang yang baru di level terindikasi atau diduga tarkait dengan aksi terorisme sudah bisa ditangkap sebagaimana yang berjalan selama ini. Karenanya, Harits sangat menyayangkan pernyataan Moeldoko tersebut.
“Pernyataannya menjadi sumir, sudah punya informasi 30 orang teroris masuk Jakarta akan ikut aksi di depan MK tapi kenapa tidak ditangkap sebelum mereka masuk Jakarta? Ini menggelikan,” ungkapnya.
“Saya melihat, diksi teroris sering di jadikan label serampangan untuk kepentingan politik status quo,” sambungnya.
Moeldoko, pada Rabu (26/6), mengaku telah mendeteksi adanya kelompok teroris yang telah masuk ke Jakarta. Mantan panglima TNI ini mengungkapkan, ada sekitar 30 orang yang telah masuk ke Ibu Kota.
"Kami sudah lihat itu, sudah kenali mereka jadi nggak usah khawatir kalau terjadi sesuatu tinggal diambil," kata Moeldoko usai di Kantor Bappenas Jakarta, Rabu (26/6).
Moeldoko mengatakan, kelompok tersebut rencananya akan ikut serta dalam kegiatan aksi massa terkait putusan MK perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019. Dia melanjutkan, kelompok itu tidak menginginkan adanya rekonsiliasi kedua kubu.
Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin itu meminta agar mereka yang ingin turun ke jalan mendengarkan imbauan calon presiden (capres) Prabowo Subianto. Dia melanjutkan, Ketua Umum Gerindra itu selalu mengimbau agar melakukan tindakan konstitusional.
"Jangan turun ke lapangan. Tetapi kami melihat ada kelompok yang tak menginginkan itu, kami ikutin nggak apa-apa," katanya.
Meski demikian, Moeldoko enggan mengungkapkan identitas kelompok tersebut. Dia mengatakan, kelompok yang dimaksud juga telah memiliki jaringan terorisme. Pemerintah, dia melanjutkan, telah mengetahui dan memetakan hal tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika