REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah petinggi partai koalisi yang tergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) berkumpul di kediaman calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Mereka menyaksikan pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
Setelah putusan MK, akan ada pembicaraan internal terkait arah koalisi ke depannya. Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Priyo Budi Santoso menyampaikan, pascaputusan gugatan akan ada pembahasan langkah politik yang akan diambil.
“Ada opsi untuk membangun sebuah demokrasi yang hebat ke depan. Biarkanlah ini berlangsung dan apapun yang terjadi biarkan saja dibangun sebuah koalisi konstruktif yang membangun sebuah oposisi yang membangun ke depan,” ujar Priyo, Kamis (27/6).
Priyo juga menambahkan, bahwa pilihan tersebut belum diputuskan karena masih sekadar wacana. Tentu pada pertemuan ini sikap tersebut dibahas lebih lanjut.
Namun, kata Priyo, pada dasarnya BPN Prabowo-Sandiaga enggan masuk ke dalam koalisi Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.
"Bergabung dalam satu koalisi yang gemuk, bergelambur yang kemudian tidak sehat. Juga demokrasi sulit terbangun karena tidak ada pengawas pemerintah," tambahnya.
Kendati demikian, BPN Prabowo-Sandiaga juga mempersilakan masing-masing partai politik yang untuk pisah atau tetap dalam koalisi dalam suka maupun duka. Mengingat, kebersamaan selama beberapa bulan tidak sekadar memperjuangkan untuk memenangkan pasangan Prabowo-Sandiaga.
“Ada beberapa teman yang bermazhab itu. Ya itu pendapat pragmatis politis yang tidak bisa disalahkan. Tapi dari segi etika dan tata krama saya sendiri tidak sarankan,” tutur politikus Partai Berkarya itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
