REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan hasil putusan sidang sengketa Pilpres siang ini. KPAI berharap, tidak melihat anak-anak di antara peserta unjuk rasa yang mengawal pembacaan putusan tersebut.
“Terkait MK yang akan mengumumkan hasil sidang sengketa pemilu, KPAI kembali mengingatkan bahwa jangan sampai situasi yang perlu perhatian khusus ini, kembali melibatkan anak-anak,” kata Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra dalam siaran pers yang diterima Republika, Kamis (27/6).
Peringatannya ini menyikapi perihal kejadian pada aksi demo 22-23 Mei lalu yang melibatkan anak-anak bahkan menjadi korban kerusuhan. Serta pada aksi demo Rabu (26/6) kemarin di Patungkuda yang juta masih terlihat anak-anak turut dilibatkan dalam aksi unjuk rasa.
“Untuk itu kehadiran kembali anak-anak di Patung Kuda kemarin, sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai anak-anak menjadi korban kembali,” ungkapnya.
Dengan turut hadirnya anak-anak dalam aksi menjelang pengumuman MK, menurutnya dikhawatirkan anak-anak justru terpapar kabar bohong dan ikut terpolarisasi. Karena kejadian tersebut telah diungkap sebelumnya oleh pekerja sosial bersama Kepolisian dan Bapas dalam pendampingan 25 hari anak-anak yang terlibat aksi 22-22 Mei lalu.
“Seperti kita diketahui, ketika berkomentar dengan cara dan bahasa yang tidak layak, menyebabkan anak-anak menjadi korban, meninggal, luka-luka, dan terlibat situasi kekerasan,” terangnya.
KPAI sendiri terang Jasra, pasca kejadian 22-23 Mei, terdapat 91 anak yang dalam pemantauan KPAI terlibat dalam peristiwa Mei lalu. Dari banyaknya korban peristiwa tersebut, ia meyakini masih banyak korban anak-anak yang belum dikunjunginya.
Serta tambahnya, sebagian orang tua justru mengaku tidak mengetahui apabila anak-anaknya terlibat kerusuhan. Hingga kemudian mendapatkan kabar anaknya menjadi korban, meninggal, luka-luka, atau yang terangkap polisi.
“Mereka mengaku menitipkan anak-anaknya di Lembaga Pendidikan yang justru dimobilisasi dalam kegiatan tersebut,” kata Jasra.
Karena itu, Jasra berharap agar Lembaga Pendidikan bersama-sama bertanggung jawab untuk memastikan anak-anak dalam keadaan baik dan aman. Serta tidak melibatkan anak-anak dalam aksi jalanan.
“Risikonya mereka bisa kehilangan dirinya, keluarganya dan masa depannya, karena anak-anak berada dalam situasi psikologis yang tidak menentu. Biarkan mereka tumbuh dewasa, dan diberi kesempatan berkembang, hingga nanti mereka matang dan layak memasuki pentas politik kebangsaan ini,” kata Jasra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
