REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko, menyebutkan bahwa Koalisi Indonesia Kerja (KIK) masih berpeluang bertambah pasca-pengumuman putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil pilpres. Mantan Panglima TNI tersebut memandang bahwa pihak koalisi Jokowi-Ma'ruf tidak menutup kemungkinan partai-partai nonkoalisi untuk ikut merapat.
Meski begitu, Moeldoko menegaskan bahwa yang terpenting saat ini adalah memastikan sidang putusan MK bisa berjalan lancar tanpa ada aksi kekerasan dan kerusuhan.
"(Koalisi) semakin baik ya, mungkin bisa semakin melebar. Politik, sangat dinamis," kata Moeldoko di kantornya, Rabu (26/6).
Gonjang-ganjing merapatnya partai-partai yang mendukung paslon Prabowo-Sandiaga ke dalam jajaran koalisi Jokowi-Ma'ruf memang makin kencang belakangan ini. Beberapa partai yang dikabarkan berpeluang merapat ke dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf di antaranya adalah Demokrat, PAN, dan Gerindra.
Sebagai informasi, parta pendukung Jokowi-Ma'ruf sejak masa kampanye adalah PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, Hanura, PKPI, PBB, Perindo, dan PSI. Sementara pendukung Prabowo-Sandiaga adalah Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, dan Berkarya.
Kabar soal peluang bergabungnya partai-partai seberang ke dalam koalisi memantik komentar sejumlah politikus. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin misalnya, mengatakan pintu koalisi bisa dibuka untuk partai lain demi rekonsiliasi. Meski, menurutnya, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) saat ini dinilai sudah gemuk.
"Koalisi pendukung 01 sudah kegemukan. Banyak sekali tapi demi sebuah rekonsialisasi welcome saja," katanya.
Ketika ditanya terkait porsi yang bisa berkurang karena ada partai lain yang bergabung, Cak Imin mengatakan kemungkinan bisa dibuat jatah baru. "Supaya tidak berkurang, dibikinkan jatah baru kan nggak masalah. Pokoknya banyak tempat lah," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
