REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Presiden Moeldoko mengungkapkan ada pihak-pihak yang tak merestui upaya rekonsiliasi kedua kubu paslon pilpres 2019, Jokowi dan Prabowo. Namun, Moeldoko enggan menyebut siapa pihak-pihak yang tak senang bila Jokowi-Prabowo bertemu.

Moeldoko hanya menyebut bahwa masyarakat sudah bisa menebaknya. Ia mengindikasikan pihak-pihak yang tak menerima adanya rekonsiliasi politik ini pula yang akan turun ke jalan saat sidang pembacaan putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (26/5) besok.

"Kita mensinyalir, ya, ada bahwa proses menuju rekonsiliasi berjalan dengan baik, tetapi ada kelompok yang tidak bisa menerima itu. Masih memaksakan diri untuk turun ke jalan. Saya pikir lu udah tahu juga itu barangnya. Iya ngga? Ya sudah bisa dikenali itu," kata Moeldoko di kantornya, Rabu (26/6).

Moeldoko, yang juga wakil ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, mensinyalir kelompok-kelompok yang tak ingin terjadinya rekonsiliasi kedua kubu memiliki agenda 'terselubung'. Ia menegaskan TKN Jokowi-Ma'ruf telah melakukan pemetaan pihak-pihak mana saja yang terindikasi tergabung dalam kelompok ini.

Berdasarkan situasi ini, Moeldoko melanjutkan, pemerintah melakukan antisipasi munculnya aksi-aksi massa pada Rabu (26/6) hari ini dan Kamis (27/6) besok. "Kelompok mana saja sudah kami petakan. Mapping semuanya. Kita juga sudah waspadai, apabila terjadi sesuatu pada tanggal-tanggal 27, atau mungkin setelah itu, mudah-mudahan engga. Yang kita kenali 26-27, 26 sedikit sih," katanya. 

Pemerintah memprediksi jumlah massa yang akan turun ke jalan pada saat sidang pembacaan putusan MK esok hari sekitar 2.500 orang. Menghadapi jumlah massa ini, Moeldoko menjamin aparat kepolisian dan TNI sudah siap untuk menghindari terjadinya kerusuhan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika