REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihak yang menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau reklamasi "cerdik" semua.
"Menurut saya, yang mengerjakan ini semua cerdik, serius, dan itu semua dikerjakan dikebut sebelum saya mulai kerja. Ini yang bikin sebal," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/6).
Dia juga mempertanyakan bahwa khusus untuk kasus reklamasi, Pemerintah Provinsi DKI itu punya posisi yang berbeda sekali. Dalam semua urusan di Jakarta, pemprov merupakan regulator. Tapi, dalam urusan reklamasi, pemprov menjadi pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja sama.
"Saya tidak pernah membuat perjanjian kerja sama itu. Karena itu, sekarang yang saya tuntaskan ini adalah sisa masalah bangunan yang sudah ada itu dituntaskan sehingga garisnya jelas," kata Gubernur.
Menurut dia, jurnalis harus melihat secara detail mengapa tanggal 25 Oktober 2016 keluar Pergub 206 dan melihat waktu keluarnya Pergub tersebut.
"Kemudian ada revisi pada Agustus untuk perjanjian kerja sama (PKS), lalu revisi lagi Oktober. Dua kali revisi," katanya.
Saat pasangan Anies-Sandiaga mulai bertugas sudah ada sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL), hak guna bangunan (HGB), dan Pergub Nomor 206 Tahun 2016. "Jadi, mereka membangun dan yang tidak dilakukan adalah izinnya," kata Anies menegaskan.
Kemudian, kata Anies, langkah yang diambilnya adalah mengecek, ternyata tempat itu sudah disegel pada 2015, 2016, 2017, tetapi pengembang tidak menghiraukan penyegelan di kawasan reklamasi.
"Kami perintahkan segel 2018. Ketika disegel 2018, apa yang terjadi? Berhenti sama sekali di tempat itu, lalu mereka menaati semua perintah," kata Gubernur Anies.
Ikuti Whatsapp Channel Republika