REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang sejumlah bos perusahaan besar yang juga orang-orang terkaya di Tanah Air untuk datang ke Istana Kepresidenan pada Selasa (25/6) sore. Para konglomerat itu diperintahkan membangun sejumlah wilayah di Indonesia.
Sosok orang-orang terkaya Indonesia yang hadir di Istana Kepresidenan kemarin sore, di antaranya Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono dari Djarum, Chairul Tanjung sebagai bos CT Corp, Gandi Sulistyo yang menjabat sebagai managing director Sinarmas, Peter Sondakh sebagai bos Rajawali Corpora, Hary Tanoesoedibjo dari MNC, dan Dato' Sri Tahir sebagai bos Mayapada Group.
Mengacu pada daftar orang terkaya Indonesia 2018 yang dirilis oleh majalah ekonomi Forbes dari Amerika Serikat, Hartono bersaudara adalah orang terkaya di Indonesia dengan harta sebesar 35 miliar dolar AS, Eka Tjipta Wijaya pendiri grup Sinarmas yang diwakili Gandi Sulistiyo memiliki harta 8,6 miliar dolar AS, dan Dato' Sri Tahir memiliki kekayaan 4,5 miliar dolar AS.
Chairul Tanjung memiliki kekayaan 3,5 miliar dolar AS, Peter Sondakh memiliki kekayaan 1,7 miliar dolar AS, dan Hary Tanoesoedibjo memiliki kekayaan 980 juta dolar AS.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri Perencanan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Menko Perekonomian Darmin Nasution. Pertemuan berlangsung tertutup sejak pukul 15.00 WIB hingga sekitar pukul 16.00 WIB.
Undangan kemarin menjadi yang ketiga dalam bulan ini para pengusaha diundang Jokowi ke Istana Kepresidenan. Pada 13 Juni lalu, Presiden mengundang pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Jokowi mengatakan, saat itu ia ingin mendapat masukan dari para pelaku usaha terkait kinerja perdagangan nasional yang terus mengalami defisit dalam beberapa tahun belakangan serta pertumbuhan investasi yang melambat.
Sehari sebelumnya, Jokowi juga mengundang pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ke Istana. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi meminta Kadin dan Hipmi memanfaatkan peluang perang dagang yang terjadi di pasar global saat ini.
Kembangkan pariwisata
Terkait pertemuan kemarin, Dato' Sri Tahir, pendiri Mayapada Group, menyebutkan Presiden Jokowi secara khusus mengundang para pengusaha untuk membahas rencana pengembangan hotel di beberapa lokasi yang disebut “10 Bali Baru”.
Lokasi-lokasi tersebut adalah Danau Toba di Sumatra Utara, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Tanjung Lesung di Banten, Pulau Seribu di Jakarta, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, Gunung Bromo di Jawa Timur, Wakatobi di Sulteng, Labuan Bajo di NTT, dan Morotai di Maluku Utara.
"Presiden minta supaya para pengusaha hotel ini bisa membuka hotel di 10 lokasi baru, khususnya NTB. Karena NTB sudah dipersiapkan infrastrukturnya, airport akan diperbesar. Jadi, Bapak Presiden meminta supaya partisipasi dari pengusaha hotel untuk segera membuka hotelnya supaya ramai," kata Tahir di Istana Negara, Selasa (25/6).
Tahir menyebut, para pengusaha yang hadir ke Istana menyambut positif permintaan Presiden Jokowi untuk membangun hotel di 10 titik baru tersebut. Menurut dia, tindak lanjut pertemuan sore ini adalah perencanaan pembangunan hotel yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
Tahir mengatakan, fokus paling dekat adalah pembangunan hotel di Lombok, NTB, yang dalam waktu dekat akan menjadi tuan rumah gelaran balap sepeda motor kelas dunia, MotoGP. Namun, pengusaha berusia 67 tahun ini mengingatkan pemerintah bahwa sektor pariwisata di Lombok pun harus dikembangkan secara jangka panjang tanpa bergantung pada gelaran MotoGP saja.
"Saya pikir bukan GP-nya yang menarik, tapi adalah tourismnya yang menarik, jangan hanya GP-nya. GP setahun sekali ya sisanya, GP kan sehari, 356 hari apa yang kita lakukan," kata Tahir.
Menurut dia, pembangunan hotel dan resor dalam skala besar di Mandalika, Lombok, misalnya diyakini mampu menciptakan pasar turisme yang cukup besar. Misalnya, kawasan yang memiliki 20 hotel berbintang tentu akan menarik wisatawan asing untuk singgah.
Mayapada Group, ujar Tahir, sudah memiliki usaha perhotelan di Bali, Surabaya, dan Batam. Sesuai permintaan Presiden, Tahir menyebutkan, akan menyeriusi rencana pembangunan di 10 titik baru, khususnya Lombok.
Menurut Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar Mansoer, Presiden memanggil sejumlah pengusaha properti untuk turut membangun Mandalika di NTB. “Karena Mandalika sudah dipromosikan, sudah mulai dibangun. Jadi, intinya Presiden menyatakan Mandalika is open for business untuk pengusaha besar dalam negeri,” kata dia di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, kemarin.
Dalam pertemuan tersebut baru dibahas mengenai potensi wisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Ia mengatakan, untuk menarik para investor, pemerintah nantinya tak akan mengenakan pajak.
“Iya karena itu KEK maka tidak ada pajak. Pajak penghasilannya nol untuk investasi di atas beberapa miliar gitu. Terus ada juga 80 tahun sewa,” ujar Mansoer.
Lebih lanjut, ia mengatakan, sejumlah infrastruktur juga telah dibangun di kawasan tersebut. Total biaya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur di kawasan Mandalika pun mencapai Rp 450 miliar. Selain infrastruktur jalan sepanjang 11 kilometer (km), pemerintah juga telah membangun pengelolaan air, pengelolaan air limbah, listrik, dan sebagainya.
“Tahun ini kita akan launching Rp 1,6 triliun karena sudah dapat pendanaan maka kita akan bangun lagi tahun ini."
Kawasan Mandalika diklaim memiliki potensi jumlah wisatawan hingga dua juta orang per tahunnya. Gelaran MotoGP di Mandalika nanti akan mendongkrak jumlah wisatawan yang berkunjung.
Mansoer mengatakan, penyelenggaraan MotoGP ini dapat menarik penonton hingga 200 ribu orang. Karena itu, Presiden meminta para pengusaha properti Indonesia untuk turut berinvestasi membangun hotel bagi para wisatawan.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani berpendapat pemerintah harus mendorong para pengusaha untuk berinvestasi di kawasan Mandalika. Sehingga Mandalika dapat berkembang menjadi kawasan wisata yang lebih baik.
“Kekurangan dari hotel, dia (Presiden) minta kita-kita dari pengusaha hotel dan properti untuk inves di sana. Intinya itu. Memang harus didorong semuanya karena tidak bisa hanya dibiarin gitu,” ujar Hariyadi.
Kawasan Mandalika memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pariwisata. Kendati demikian, ia menilai perlunya branding pariwisata yang lebih baik untuk menarik wisatawan. Sebab, menurut Hariyadi, branding wisata syariah di NTB justru akan membatasi potensi pariwisata.
“Masalah branding pariwisata penting juga, apalagi waktu itu NTB brandingnya wisata syariah, halal. Wah, itu membatasi. Pilihan terhadap restoran halal, hotel halal, atau Muslim friendly itu pasti ada, tapi tidak dibranding seperti itu. Mungkin lebih tepatnya Muslim friendly,” kata dia.
BACA JUGA: Analisis Isu-Isu Terkini di News Analysis Perspektif Republika.co.id
(ed: fitriyan zamzami)
Ikuti Whatsapp Channel Republika