REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla enggan mencampuri isu yang mengatakan partai oposisi akan bergabung dengan kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. JK memilih untuk sepenuhnya menyerahkan kepada Jokowi-Amin.

"Karena pemerintah akan datang saya tidak ikut lagi, saya tidak tahu itu lagi koalisi-koalisi itu. Itu tergantung ke Pak Jokowi sendiri," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/6).

Namun demikian, JK menilai politik selalu bergerak dinamis. Karenanya, ia menilai tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, termasuk kemungkinan partai oposisi berbalik menjadi satu koalisi.

Menurut JK, hal itu sudah terbukti dalam Pilpres 2014 lalu, ketika Partai Golkar, PAN dan PPP yang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, bergabung dalam kabinet Jokowi-JK.

"Jadi politik itu dinamis sekali. Karena itulah dalam politik tidak ada kawan dan lawan abadi. Hari ini berlawanan, tapi ujungnya juga bersamaan. Itu biasa aja dalam politik," kata JK.

JK juga menyadari konsekuensi dari dinamika politik dari oposisi ke koalisi yakni makin menguatkan Pemerintahan yang berkuasa. Namun, di sisi lain juga dikhawatirkan melemahkan fungsi pengawasan terhadap Pemerintahan.

Akan tetapi, JK menilai dalam praktiknya tak selalu teori tersebut terjadi.

"Ya memang bisa tejadi suatu perdebatan internal. Bukan lagi pertentangan. Negara-negara lain juga. Pengalaman kita, kebijakan kabinet berbeda dengan partai-partai yang ada di DPR. Itu biasa saja," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika