REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keinginan Presiden Joko Widodo mengisi kabinet mendatang dengan sosok menteri eksekutor mendapatkan respons positif. Kerja kabinet mendatang dinilai tak akan mudah sehingga perlu menteri-menteri yang tangguh.
Terutama, ujar pengajar Institut Pertanian Bogor Rachmat Pambudy, pos-pos menteri yang menyangkut langsung hajat hidup rakyat Indonesia. Ia menyebut Kementerian Pertanian, salah satunya.
Menurut Pambudy, sektor pertanian memerlukan pemimpin tangguh dengan gagasan besar serta kemampuan manajemen yang baik. Latar belakang prestasi dari sang menteri juga perlu diperhatikan.
Melihat lima tahun ke belakang perjalanan kabinet, Pambudy menilai Mentan Amran Sulaiman mempunyai kriteria yang sesuai dengan misi menteri eksekutor. Ia menyebutkan Amran merupakan pelopor program pengembangan infrastruktur pertanian seperti embung dan irigasi.
Amran, ujar Pambudy, juga menggalakkan jalan desa dan ekstensifikasi pertanian peternakan. Menteri asal Sulawesi Selatan itu juga terlibat dalam pencetakan sawah dan kebun baru. Tak heran, pada masanya, pengembangan tanaman jagung dilakukan secara besar-besaran. "Di zaman Pak Amran, beras, jagung, kedelai, gula dan bawang malah ekspor ke luar negeri," katanya.
Saat upacara peringatan hari Krida Pertanian akhir pekan lalu, Amran menyampaikan rasa terimakasih sekaligus permohonan maaf pada seluruh jajaran di Kementan. Lantaran, ia kerap kali mengganggu hingga larut malam untuk melakukan koordinasi program-progam kerja Kementan.
Amran bersyukur semangat kerja yang selama ini dibangun bersama seluruh insan Kementan, telah membuahkan banyak pencapaian. Di antaranya kinerja ekspor produk pertanian yang meningkat, stok beras di tanah air yang melimpah, sehingga harga bahan pokok terkendali di Ramadhan dan Idul Fitri lalu.
“Kementan juga mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang hadir langsung ke sini. Kemarin kami presentasi di Istana, yang dipimpin Ketua Wantimpres dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran pertanian tanpa kecuali,” ujar Amran.
Selama tiga tahun berturut-turut, 2016-2018, laporan keuangan Kementan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit BPK. Sebelumnya, pada 2008-2012, Kementan hanya mendapatkan status Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP), dan pada 2013-2014 memperoleh status WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Bahkan pada 2006-2007, Kementan pernah mendapatkan opini disclaimer alias tidak menyatakan pendapat dari BPK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
