REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Senior Golkar yang juga wakil presiden Jusuf Kalla tak mendukung usulan segelintir kader yang menginginkan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar dipercepat dari jadwal semula pada Desember 2019.

JK menilai sebaiknya munas dilakukan tetap pada jadwal semula pada Desember 2019 mendatang. "Itu Desember nanti akan munas biasa. Tunggulah. Nanti 6 bulan," ujar JK saat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/6).

JK mengingatkan, percepatan munas atau munas luar biasa (munaslub) membutuhkan biaya yang cukup besar baik untuk penyelenggaraan maupun untuk para calon. Sehingga jika munas dipercepat atau digelar Munas luar biasa (Munaslub) justru akan memberatkan partai berlambang beringin tersebut, seperti pelaksanaan sebelumnya.

"Dah capek Munaslub di Golkar, normal sajalah, toh sekarang sisa 6 bulan. Ya minta maaf kenyataannya kalau munas ongkosnya besar, baik ongkos penyelenggaraan, termasuk ongkos calon," kata Mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

JK juga tidak setuju menurunkan perolehan suara Golkar dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 menjadi alasan percepatan munas. Menurutnya, usulan itu hanya permintaan segelintir dan bukan suara mayoritas partai.

Karenanya, ia menilai akan lebih baik bersabar tetap sesuai jadwal munas. "Kan beberapa orang saja, sebagian besar daerah setuju nanti. Kita normal sajalah," kata JK.

Sebelumnya, sejumlah kader di Partai Golkar menginginkan Munas untuk pemilihan Ketua Umum Partai Golkar dipercepat. Salah satunya, Politikus senior Partai Golkar Yorrys Raweyai yang berpendapat Munas sebaiknya sebelum Presiden terpilih Joko Widodo menentukan para menteri di kabinet yaitu bulan Oktober 2019.

"Periode saat ini berakhir di Desember 2019. Namun kalau melihat dinamika saat ini, Munas dipercepat mengapa tidak. Sebelum Presiden terpilih Jokowi menentukan pilihan kabinet," kata Yorrys dalam diskusi Perspektif Indonesia, di Jakarta, Sabtu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika