REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengaku belum tahu menahu tentang terbitnya fatwa haram oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh terhadap permainan daring PlayerUnknown's Battlegrounds atau PUBG. Berdasarkan hasil sidang paripurna ulama III pada 17-19 Juni 2019, MPU menyimpulkan permainan PUBG tidak baik karena mengandung unsur kekerasan dan kebrutalan.
"Kita belum tahu itu. Nanti harus bicara dengan stake holders itu semua," ujar Rudiantara singkat di Istana Negara, Senin (24/6).
Rudiantara menyebutkan bahwa kabar soal difatwakannya PUBG sebagai gim yang haram harus ditindaklanjuti dengan berbicara bersama seluruh pemangku kepentingan di Aceh.
PUBG sendiri merupakan salah satu gim daring yang populer di Indonesia, yang juga dilombakan dalam kompetisi e-Sports. Gim itu juga semakin populer setelah beredar versi untuk telepon seluler pada 2018.
Menyusul munculnya fatwa haram terhadap PUBG, Tim eSports Rex Regum Qeon (RRQ) ikut menyayangkan hal tersebut. "Rasanya sedih, sebab (kita) tidak bisa menghakimi dari satu aspek saja," ujar Chief Executive Officer tim RRQ Andrian Pauline di Jakarta, Ahad (23/6) kemarin.
Ia mengatakan ada banyak sisi positif dari bermain gim yang kini mulai dipertandingkan sebagai eSports dan berpotensi jadi sumber pencaharian.
"Banyak gamer berhasil yang bantu ekonomi keluarga, gamer yang masih ikut kompetisi tapi edukasi juga tetap berjalan," kata Andrian, menambahkan bahwa gim masih punya stereotipe buruk di mata sebagian masyarakat.
Ia berpendapat salah satu alasan di balik salah paham mengenai PUBG adalah adanya gegar budaya mengenai permainan itu. "Saya merasa ini culture shock, orang tidak paham lalu merasa ini salah," ujarnya.
Menurut Andrian, unsur kekerasan juga hadir di medium lain seperti tayangan hiburan televisi hingga film layar lebar. "Tapi masyarakat tahu itu hiburan," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
