REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua bidang Ormas DPP Partai Golkar Sabil Rachman meminta politikus Golkar, Yorrys Raweyai tidak asal berbicara soal periodesasi jabatan ketua umum partai. Sebelumnya, Yorrys mengusulkan adanya percepatan Munas Golkar dan menyarankan Airlangga Hartato tak lagi mencalonkan diri menjadi ketua umum.
"Pak Yorrys jangan asal bicara, dia harus menunjukkan aturan yang melarang atau tidak memperbolehkan atau membatasi periodesasi jabatan ketua umum," ujar Sabil dihubungi di Jakarta, Sabtu (22/6).
Sebelumnya, Yorrys menilai Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tidak akan bisa dan tidak boleh kembali menjadi ketua umum Golkar lagi pada Munas Desember 2019. Menurutnya, pasca kepemimpinan Akbar Tandjung, tidak ada yang menjabat ketua umum dua kali. Yorrys juga menyebut tidak tertutup kemungkinan Munas itu dipercepat.
Sabil menegaskan, Yorrys saat ini adalah calon anggota DPD RI dan sudah mundur dalam kepengurusan Golkar. Yorrys, kata dia, sudah tidak punya hak suara.
"Sebagai calon anggota DPD maka sebaiknya pak Yorrys lebih fokus mempersiapkan diri mengemban tugas sebagai anggota DPD terpilih, jangan masuk pada wilayah partai lagi," tegas dia.
Sabil menegaskan kepengurusan Golkar yang dipimpin Airlangga Hartarto sesungguhnya masih kelanjutan tanggung jawab dan amanah hasil Munas Bali beberapa waktu yang lalu, yang memilih Aburizal Bakrie kala itu.
Hal itu menurutnya, sesuai AD/ART kepengurusan lima tahun, sehingga baru berakhir bulan Desember 2019. "Tidak ada ketentuan atau belum ada aturan organisasi yang membatasi periode jabatan ketua umum," kata dia.
Sabil mengusulkan agar dalam Munas Golkar Desember 2019, seluruh pimpinan Golkar pada semua tingkatan, baik ketua umum pada tingkat DPP, maupun ketua pada tingkat provinsi/kabupaten, dapat menjabat maksimum dua kali dengan catatan memiliki prestasi terukur untuk regenerasi dan kaderisasi.
Politikus senior Partai Golkar, Yorrys Raweyai berharap agar munas bisa diselenggarakan sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik kabinet baru. "Kan kalau akhir (masa jabatan Airlangga) kan Desember, tetapi kalau melihat sekarang ini kalau dipercepat kenapa tidak sebelum Jokowi dilantik menyusun kabinet sehingga ada pilihan," ujar Yorrys saat ditemui di Jakarta, Sabtu (22/6).
Menurutnya, mempercepat munas bukan sesuatu hal yang sulit. Desakan untuk mempercepat munas tersebut menurutnya merupakan konsekuensi logis yang harus diterima.
"Kalau gagal ya harus legowo, kesatria dong. Siap, saya gagal, tetapi yang penting Golkar harus tetap solid kita cari pemimpin yang baik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
