REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyampaikan sejumlah prestasi Pemprov selama 2018. Hal itu ia sampaikan saat berpidato di Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka HUT Ke-492 DKI Jakarta, Sabtu (22/6). Ia memaparkan, setidaknya ada 11 bidang prestasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Semua prestasi itu berupa penghargaan dari berbagai lemabaga.
Dalam bidang penerapan Good Government, kata Anies, pemprov DKI menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2018. Menurut Anies, pencapaian ini merupakan buah kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Polda Metro Jaya.
Sedangan dari KPK, Pemrov DKI menerima penghargaan sebagai daerah dengan laporan kekayaan harta pejabat negara terbaik tahun 2018. Ditambah, penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan nilai gratifikasi terbesar yang disumbangkan menjadi milik negara.
"Dan juga pemerintah daerah dengan sistem pengendalian gratifikasi terbaik tahun 2018," ucap Anies dari mimbar pidato di ruang sidang DPRD DKI Jakarta.
Ibu Kota Republik Indonesia ini juga mendapatkan penghargaan dalam bidang pelayanan publik dari Kementerian PAN RB. "Kita mendapatkan penghargaan dalam pelayanan publik sangat baik dan layanan prima," ucapnya, disambut tepuk tangan hadirin.
Pada aspek kesehatan masyarakat, DKI meraih penghargaan sebagai provinsi dengan presentase jaminan kesehatan bagi warga diatas 95 persen. "Cakupan jaminan kesehatan ini bergerser dari 78 persen menjadi 98 persen. Meningkat 20 persen dalam waktu 6 bulan,"ungakapnya.
Begitupun pada bidang ketenagakerjaan, Jakarta meraih empat penghargaan sekaligus. Yakni, kesempatan kerja terbaik, produktifitas kerja terbaik, jaminan sosial tenaga kerja terbaik dan penghargaan dalam urusan ketenagakerjaan.
Beberapa prestasi lain yang diraih adalah layanan informasi publik terbaik, penghargaan terbaik dalam simpul jaringan spasial nasional, dan juga penghargaan sebagai provinsi dengan indeks demokrasi tertinggi di Indonesia.
Prestasi lainnya adalah memperoleh penghargaan reksa bahasa yaitu sebagai provinsi yang menghunakan bahasa Indonesia di ruang publik. Selain itu ada juga penghargaan dalan aspek pembangunan ekonomi inklusif dari Asosiasi Pemerintah Daerah se Indonesia.
Dalam bidan sosial budaya, DKI mendapatkan penghargaan sebagai provinsi dengan komitmen tinggi terhadap pembinaan sodial terhadap anak jalanan. "DKI juga masuk dalam 10 kota layak anak dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
