REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap tata kelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin baik saat menginjak usia ke-492.

"Lebih baik memberikan layanan kepada masyarakat karena warga DKI tidak hanya yang ber-KTP DKI saja, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia, juga dari manca negara juga mempunyai hak untuk beraktivitas di Jakarta," ujar Tjahjo usai menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD DKI Jakarta dalam rangka HUT ke-492 DKI Jakarta, di gedung DPRD DKI Jakarta, Sabtu (22/6).

Tjahjo juga mengapresi kepada satuan keamanan DKI Jakarta, yang dia nilai telah mampu menjaga stabilitas daerah. "Kami juga mengapresiasi kepada Polda, kepada Kodam, kepada TNI, Satpol PP yang mampu menjaga ketertiban dan keamanan stabilitas daerah," kata dia.

Selain itu, Tjahjo juga meminta Pemerintah Provinsi DKI mencermati dengan hati-hati soal penyusunan program tahunan anggaran 2020. "Hati-hati dengan area rawan korupsi khususnya yang mencakup perencanaan anggaran, dana hibah dan dana bansos," ujar dia.

Tidak hanya itu, perencanaan penganggaran dan pemastian program, menurut Tjahjo, harus menjadi kata kunci karena DKI menjadi salah satu provinsi yang memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2018 cukup tinggi.

"Silpa-nya di atas Rp2 triliun, kan sayang itu," kata Tjahjo.

Tjahjo meyakini dengan perencanaan penganggaran yang matang dan memastikan program berjalan dengan fungsi pengawasan DPRD, DKI akan mampu memaksimalkan tahun anggaran 2020.

"Khususnya diawali di penyerapan anggaran di 2019 ini," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika