REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Sisriadi mengatakan, surat permintaan penangguhan penahanan untuk mantan Danjen Kopassus, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, ditandatangani oleh Panglima TNI. Ada beberapa pertimbangan dalam mengajukan permintaan tersebut.
"Telah ditandatangi oleh Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto kepada Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian, pada Kamis, 20 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 WIB," ujar Sisriadi melalui keterangan tertulisnya, Jumat (21/6).
Menurut Sisriadi, ada beberapa pertimbangan yang mendasari permintaan penangguhan penahanan tersebut, yaitu pertimbangan aspek hukum, pertimbangan tentang rekam jejak Soenarko selama berdinas di lingkungan TNI, maupun setelah purnawirawan.
"Dan pertimbangan ikatan moral antara prajurit TNI dengan purnawirawan,” kata dia.
Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, memang telah meminta penangguhan penahanan Soenarko. Surat permintaan penangguhan penahanan sudah ditandatanganinya sejak Kamis (20/6) malam.
“Saya menelpon Danpom TNI Mayjen Dedy Iswanto untuk berkoordinasi dengan Kababinkum TNI agar menyampaikan kepada penyidik, meminta penangguhan penahanan Mayjen TNI (Purn) Soenarko, mudah-mudahan segera dilaksanakan,” ujar Hadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
