Kamis 20 Jun 2019 19:06 WIB

Sekjen Partai Demokrat Tegaskan tidak akan Ada KLB

Kepengurusan Partai Demokrat periode 2015-2020 akan berakhir pada Oktober 2020.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat (PD) Hinca Panjaitan.
Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat (PD) Hinca Panjaitan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan memastikan tidak akan ada penyelenggaraan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat. Kepengurusan Partai Demokrat periode 2015-2020, kata Hinca, akan berakhir hingga Oktober 2020.

"Usulan KLB itu hanya riak kecil di internal partai dan sudah selesai. Kepengurusan Partai Demokrat yang dipimpin Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) akan selesai sampai akhir periode pada Oktober 2020," kata Hinca Panjaitan pada diskusi "Regenerasi Parpol: Basa-Basi atau Harga Mati" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Baca Juga

Menurut Hinca berdasarkan AD/ART Partai Demokrat, tidak ada alasan untuk menyelenggarakan KLB atau kongres dipercepat. "Partai Demokrat baru akan melakukan kongres setelah periode kepemimpinan Pak SBY saat ini berakhir pada Oktober 2020," katanya.

Hinca menjelaskan, kultur di Partai Demokrat adalah menyelenggarakan kongres sesuai dengan siklus periodesasi lima tahunan dan dilaksanakan dengan tertib. "Karena itu, saya pastikan tidak akan ada KLB," katanya.

Menurut Hinca, dalam sebuah organisasi politik yakni partai politik, wajar saja kalau orang per orang yang memiliki pandangan pribadi masing-masing. Tetapi, hal itu hanya sebatas pandangan pribadi dan bukan sikap resmi partai.

"Kalau ada pernyataan soal KLB dari satu orang atau dua orang, itu pandangan pribadi. Hal itu sudah selesai," katanya.

Pimpinan Partai Demokrat tingkat provinsi (DPD) serta tingkat kabupaten/kota (DPC), sudah menyampaikan sikapnya, tidak ada usulan KLB. Sebelumnya ada usulan agar Partai Demokrat segera melaksanakan KLB dengan pertimbangan, perolehan suara Partai Demokrat terus menurun sejak pemilu 2009 yakni 21 persen, pemilu 2014 yakni 10 persen, serta pemilu 2019 adalah 7,7 persen. Usulan tersebut disampaikan oleh Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) yang disauarakan oleh Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement