REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar terus berupaya menyelesaikan pembebasan lahan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Menurut Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa, ia optimistis kendala pembebasan lahan yang termasuk ke dalam tanah wakaf untuk proyek Jalan Tol l (Cisumdawu) dapat dirampungkan dalam jangka waktu yang lebih cepat.

Saat ini tanah wakaf di kawasan Kabupaten Sumedang yang terkena proyek Cisumdawu tersebut masih dikoordinasikan untuk segera dibebaskan dengan penerbitan akta wakaf untuk ganti rugi oleh pemerintah. Menurut Iwa, saat ini deregulasi telah disepakati untuk diterapkan dalam proses penerbitan akta wakaf tersebut.

Proses sebelumnya yang melibatkan pihak Kementrian Agama dan memakan waktu lama dapat dipersingkat melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Agama. "Alhamdulillah yang semula harus dengan (tandatangan) Menteri Agama, sekarang sudah ada deregulasi sehingga penyelesaiannya cukup dengan Kanwil," ujar Iwa kepada wartawan di Gedung Sate, Rabu (19/6).

Iwa menjelaskan, jika sebelumnya memerlukan waktu satu hingga dua tahun untuk mengurus surat ganti rugi tanah wakaf, dengan pemangkasan birokrasi tersebut maka surat dapat rampung dalam waktu satu pekan saja.

"Dulu bisa satu sampai dua tahun mengurusnya, sekarang insyaallah apabila persyaratan lengkap, seminggu sudah bisa beres," katanya.

Aturan ini, kata Iwa, tidak hanya berlaku terbatas untuk proyek Tol Cisumdawu, namun juga untuk proyek-proyek infrastruktur lainnya yang memiliki kepentingan pembebasan lahan. "Bukan hanya untuk Cisumdawu, tapi juga 15 jalan tol lain yang terkait dengan pembebasan lahan," kata Iwa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika