REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPD Gerindra M Taufik menyebut, masih ada kesempatan untuk calon dari partainya maju. Semua tergantung tata tertibnya. Aturan mengenai calon wakil gubernur (cawagub) bisa saja mengakomodasi calon dari Gerindra. Hal itu tergantung tata tertib yang saat ini sedang dibahas oleh DPRD DKI Jakarta.
“Jika dua kali tidak kuorum (calon wagub) diserahkan kepada partai pengusung, bisa. Nanti partai pengusung duduk bareng lagi," kata Taufik, Rabu (19/6).
Namun, jika calon yang diajukan PKS tidak diterima DPRD DKI Jakarta. Ia menambahkan masih ada kesempatan untuk calon dari partainya maju. Sebab, calon dari Gerindra banyak.
“Banyak deh. Kalau saya yang maju? Saya lagi pikir-pikir. Belum ada tawaran, kami belum liat tata tertibnya seperti apa,” ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra Abdul Ghoni mengatakan, Partai Gerindra masih memiliki peluang memasukkan nama calon Wakil Gubernur DKI Jakarta meski saat ini dua calon berasal dari PKS.
"Kalau sudah mengarah mencapai paripurna pemilihan, terus sekali itu tidak kuorum, diberi waktu 10 hari. Sepuluh hari selanjutnya enggak kuorum, berarti ada pengajuan nama baru, berarti kan enggak diterima," kata Ghoni pada Senin (17/6) lalu.
Ghoni menambahkan, Gerindra memiliki calon untuk diajukan sebagai cawagub. Salah satunya adalah Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik.
"Banyak kok. Ada Taufik, layak kok dia. Dia berpengalaman di organisasi dan politik serta mantan ketua KPU DKI. Jadi, dia sudah tahu lembah-lembah di Jakarta ini," ujar dia.
Apabila dua kali tidak mencapai kuorum, proses penentuan cawagub bisa diulang. Gerindra bisa ikut mengusulkan. Sebab, Gerindra bersama PKS adalah partai pengusung gubernur dan wakil gubernur DKI 2017-2022.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, mengatakan, ia sudah menduga dari enam bulan lalu jika usai pemilihan presiden (pilpres) nama cawagub akan berubah. Sebab, masa cawagub ini mengikuti pemenang Pilpres 2019.
“Kan dari KPU kubu 01 sudah menang walaupun masih proses di Mahkamah Konstitusi (MK). Ya kalau 01 menang, jabatannya kemungkinan besar diambil Gerindra, kalau kubu 02 menang baru PKS,” kata Ujang.
Kini, kata dia, banyak yang merebut jabatan daripada memandang etika dan moral politik. Sebab, dalam politik sah-sah saja dalam pergantian nama. Tapi, kalau dari etika politik itu dipertanyakan karena tidak konsisten.
“Ya negara kami masih mementingkan jabatan daripada memperjuangkan kebenaran dalam etika politik. Dengan menggeser-geser orang lain. Ini yang terjadi di Indonesia. Mereka, padahal sama sama tahu. Tetapi, pura-pura tidak mengetahui,” ujar dia.
Kondisi saat ini, di DPRD ada dua nama cawagub. Selama belum dilantik, masih bisa ada perubahan. Lalu, kemungkinan besar, kata Ujang, jika Gerindra mencalonkan diri sebagai cawagub, pastinya bakal memenangkan sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.
“Kan awalnya ada dua nama dari PKS. Lalu, katanya, Taufik ingin maju sebagai cawagub dari Gerindra. Ya masih bisa direvisi. Dan, menurut saya, kalau satu dari PKS satu dari Gerindra. Pasti peluang ada di Gerindra,” kata dia menambahkan.
Sekretaris Umum DPW PKS DKI Agung Yulianto mengatakan, tentang mekanisme pemilihan cawagub yang dituangkan dalam tata tertib. Ia memercayakan panitia khusus (pansus) akan merumuskan yang terbaik. Dan fraksi PKS serta fraksi Gerindra ada di dalam pansus.
“Mereka akan mampu menghasilkan tata tertib yang terbaik. Sesuai kesepakatan, kedua calon harus dari PKS. Saya percaya dengan iktikad baik para anggota DPRD. Dan saya berharap, Pemprov DKI dan DPRD sebagai pemerintahan daerah bisa bersinergi dalam menyukseskan visi misi gubernur dalam pembangunan Kota Jakarta,” kata Agung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
