REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong organisasi masyarakat (ormas) mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri, Lutfi TMA, mengatakan apalagi dalam menghadapi revolusi 4.0 sekarang ini, ormas perlu melakukan inovasi tanpa harus kehilangan jati diri dan ideologi bangsa yaitu Pancasila.
Dia mengingatkan beberapa waktu lalu, sempat eksis ormas yang memiliki Iieologi selain Pancasila. Pemerintah pun mencabut status badan hukum Ormas tersebut, karena ideologi memang bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar lagi.
“Pancasila telah ada sebelum Indonesia ada karena nilai-nilai Pancasila digali dari berbagai kultur dan budaya di Indonesia. Pancasila tidak untuk diperjuangkan, tapi harus dilaksanakan,” katanya dalam keterangannya kepada Republika.co.id di Jakarta, Selasa (18/6).
Dia mengatakan ormas menjadi sahabat atau mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Dalam sejarah kebangsaan, kelahiran ormas pun semata-mata bertujuan untuk kepentingan bangsa. “Kelahiran ormas mendahului munculnya partai-partai politik di Indonesia,” kata dia.
Dia menyebutkan ormaslah melalui Budi Utomo yang mengagas kebangkitan nasional pada 1908, di tengah anggapan umum bahwa bangsa yang terjajah adalah bangsa yang inferior.
Lalu, kata dia, pada 1912 Sarekat Dagang Islam (SDI) adalah Ormas yang memperjuangkan bangkitnya ekonomi bangsa mempelopori kemandirian ekonomi pada masa itu. Setelahnya, beberapa ormas pra Kemerdekaan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang turut berperan dalam bidangnya masing-masing untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. “Inilah semangat yang harus menjadi inspirasi bagi Ormas di masa sekarang,” kata dia.
Kementerian Dalam Negeri RI melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum mengadakan kegiatan Forum Kemitraan Ormas dalam rangka penguatan ideologi, karakter, wawasan kebangsaan, dan revolusi mental di Manado, Selasa (18/6).
Kegiatan ini dihadiri 150 ormas di Provinsi Sulawesi Utara. Hadir dalam kegiatan ini Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Utara, Meiki M Onibala dan Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan Kedeputian VI Kemenko Polhukam, Cecep Agus Supriyanta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
