REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Syaiful Muzani Research and Consulting (SMRC) berusaha mengungkap dampak peristiwa 21-22 Mei 2019 terhadap kondisi politik dan ekonomi Indonesia. SMRC mendapati aksi unjuk rasa berakhir kerusuhan itu telah membuat turunnya tingkat demokrasi.

Direktur Program SMRC, Sirojudin Abbas mengatakan terdapat pembentukan opini publik terhadap kondisi demokrasi di Indonesia usai aksi 21-22 Mei. "Kami temukan dalam penilaian publik atas peristiwa 21-22 Mei membuat kondisi demokrasi Indonesia mundur," kata Abbas dalam paparan survei nasional 'Kondisi Demokrasi dan Ekonomi Politik Nasional pasca Peristiwa 21-22 Mei: Sebuah Evaluasi Publik' pada Ahad (16/6).

Padahal, persentase kepuasan publik atas demokrasi sebelum peristiwa 21-22 Mei atau tepatnya pada April 2019, yaitu sebesar 74 persen. Namun, persentase tersebut turun pada Juni 2019 di angka 66 persen. Penurunan kondisi demokrasi, kata dia berkesinambungan dengan penilaian buruk terhadap kondisi politik dan keamanan setelah peristiwa 21-22 Mei 2019.

"Jadi setelah peristiwa 21-22 Mei ketidakbebasan atau rasa takut dalam masyarakat meningkat," ujarnya

Di sisi lain, ia menyebut ada kecenderungan naiknya ketakutan publik berbicara politik dalam tiap pemilu. Merujuk pada pemilu 2009, ketakutan publik berbicara politik hanya 16 persen. Kemudian pada 2014 naik menjadi 17 persen.

"Terakhir pada 2019, 43 persen publik takut untuk berbicara politik. Ada trend meningkat tajam rasa takut bicara politik pasca 21-22 Mei," ucapnya.

Diketahui, survei SMRC diadakan pada 20 Mei-1 Juni 2019. Metode survei memakai multistage random sampling dengan 1.220 responden yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Margin of error survei kurang lebih 3,05 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika