REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengharapkan desain jalan tol yang akan dibangun mengakomodasi akses ke destinasi wisata maupun kuliner di provinsi ini. Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Gatot Saptadi membenarkan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X belum sepenuhnya menyepakati rencana pembangunan jalan tol Yogyakarta.
Ini karena pembangunan jalan tol dinilai akan menutup akses ke masyarakat setempat. "Artinya kita cari jalan tengah, kalau konsep tol itu kan (kendaraan) melewati tanpa berhenti, mestinya ada sistem perencanaan yang mengakomodasi itu semua," kata Gatot usai acara Syawalan Gubernur dengan jajaran Pemkab Bantul, Kamis (14/6).
"Jadi yang pertama kita menciptakan rest area atau titik simpul yang bisa turun ke destinasi untuk UMKM, destinasi untuk kuliner," kata Gatot.
Dia menjelaskan, dari tiga ruas jalan tol yang direncanakan di DIY, baru ruas Bawen-Yogyakarta yang disepakati. Ruas ini akan dibangun dengan panjang sekitar 10 sampai 15 kilometer di Yogyakarta. Sedangkan, ruas tol Yogyakarta-Solo dan ruas jalan tol Yogyakarta-Cilacap belum dipastikan.
Gatot menjelaskan, ruas tol Yogyakarta-Solo jika melewati wilayah Prambanan tentunya jangan melintas di atas situs Prambanan. Berdasarkan aturan, sekitar 500 meter dari bangunan bersejarah harus bebas jalan tol.
"Situs tersebut juga destinasi wisata sehingga tentunya desain tol memperhitungkan untuk bisa turun ke Prambanan, simpul-simpul untuk turun naik dan sebagainya, pintu masuk, pintu keluar dan sebagainya," katanya.
Dia mengatakan ruas tol Yogyakarta-Cilacap belum pasti. Karena, selain ada bandara internasional diKabupaten Kulon Progo, Gubernur DIY juga ingin agar jalur jalan lintas selatan (JJLS) di selatan DIY difungsikan secara optimal.
"Gubernur menghendaki JJLS difungsikan, kemudian jalan nasional difungsikan. Artinya jangan sampai begitu ada jalan tol yang melintas di atas dua jalan tersebut jalan yang ada sekarang tidak optimal, kita masih diskusikan," ujar Gatot.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
