REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Mantan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, berharap Mahkamah Konstitusi (MK) sanggup menyelesaikan sengketa Pilpres 2019 dengan jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Karena jika tidak ada keadilan, kata dia, maka hasil sidang MK tentang Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nanti akan dianggap cacat konstitusional.
"Ini bukan tentang membela ini atau membela itu. Jika berbicara soal kebenaran dan kemungkaran maka Muhammadiyah sangat sensitif," kata Din di depan para hadirin pada acara Syawalan Keluarga Besar Universitas Ahmad Dahlan (UAD) di Yogyakarta, Rabu (12/6).
Mantan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, prinsip Muhammadiyah adalah mengajak kebaikan (amar ma'ruf) dan mencegah kemungkaran (nahi mungkar). Maka dari itu, kebenaran harus ditegakkan. "Warga Muhammadiyah jangan pernah lelah ber-amar ma'ruf nahi mungkar," katanya.
Bagi kelompok pendukung capres dan cawapres nomor urut 2 saat ini adalah waktu untuk membuktikan apakah berbagai tuduhan yang telah dilayangkan selama ini, seperti kecurangan pemilu, adalah benar adanya. "Kalau sampai (tuduhan-tuduhan tersebut-Red) tidak benar, maka hal itu adalah fitnah. Jangan sampai ada seseorang menjadi pemimpin karena memfitnah," katanya.
Sama halnya dengan kelompok pendukung capres dan cawapres nomor urut 1. Jika sampai yang dituduhkan selama ini benar adanya, maka jangan sampai mereka menjadi pemimpin. "Karena hal itu akan menjadi musibah bagi bangsa ini," tuturnya.
MK, kata dia, juga harus transparan dalam persidangan nanti, sebagaimana kasus Jessica yang sempat menghiasi tayangan televisi selama berhari-hari. "Karena kejujuran akan membawa kebaikan dan surga, sementara kebohongan-kebohongan akan membawa pada keburukan-keburukan dan hal-hal negatif yang berujung pada neraka," katanya.
Din melanjutkan, tidak akan ada perdamaian tanpa keadilan. Namun keadilan juga tidak akan dicapai jika tidak ada kebenaran. "Mari kita tegakkan kebenaran, karena kebenaran terletak di atas keadilan," ujar Din.
Ikuti Whatsapp Channel Republika