REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Polda Jawa Timur (Jatim) akan meningkatkan pengamanan menjelang gelaran sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Sidang perdana sengketa pemilihan presiden di MK akan digelar pada 14 Juni mendatang.
Kapolda Jawa Timur Irjen Luki Hermawan menyatakan, peningkatan pengamanan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kondusivitas di wilayah Jawa Timur. Luki mengaku, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan jajaran TNI, pemerintahan di Jatim, dan tokoh agama, dalam upaya menjaga kondusivitas tersebut.
"Tanggal 14 ini kita sudah mulai meningkatkan pengamanan terkait dengan sidang MK. Kami dibantu oleh TNI, dengan stakeholder lainnya, dengan tokoh agama, ibu gubenur, sangat perhatian sekali masalah keamanan Jatim," kata Luki seusai memimpin apel konsolidasi Operasi Ketupat 2019 di Mapolda Jatim, Surabaya, Kamis (13/6).
Luki melanjutkan, Polda Jatim tidak akan melakukan sweeping. Polda Jatim dibantu tokoh agama hanya mengimbau masyarakat untuk mempercayakan sepenuhnya proses sengketa Pilpres 2019 kepada lembaga berwenang, yakni Mahkamah Konstitusi.
Luki berharap, masyarakat Jawa Timur tidak terpancing ajakan-ajakan menyelenggarakan aksi, terutama yang tidak sesuai konstitusi. "Kami sudah menghimbau dengan tokoh-tokoh yang ada di sini. Ada kegiatan yang informasinya tanggal 14 turun ke Grahadi, Insya Allah dengan bantuan tokoh agama, tidak jadi di Grahadi," ujar Luki.
Luki juga mengingatkan, sudah ada imbauan dari petinggi-petinggi partai politik agar masyarakat di daerah tidak berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi. Luki mengatakan, untuk mengawal jalannya sidang sengketa Pilpres tersebut, tidak mesti berangkat ke Jakarta.
"Ada imbauan juga di media untuk tidak berangkat ke Jakarta dari masing-masing Parpol sudah mengimbau. Bisa mengikutin di TV dan lainnya. Mungkin ikut berdoa supaya Indonesia lebih bagus," kata Luki.
Luki mengungkapkan, Polda Jatim mengirimkan 1.200 personel untuk Bantuan Kendali Operasi (BKO) ke Jakarta. Ribuan personel yang di-BKO-kan le Jakarta terdiri dari 700 Satuan Brimob, dan sisanya Sabhara. Pasukan tersebut sudah berada di Jakarta sejak 17 Mei 2019.
"Terkait BKO, pasukan kami yang ada di sana sekitar 1.200 sampai sekarang dari tanggal 17 Mei. Pada 21-22 Mei itu, sudah berada di Jakarta sampai dengan sekarang. Sehingga kami di sini meminta bantuan dengan TNI, karena pasukan kami yang 1.200 ada di Jakarta," ujar Luki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika