REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA-- Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK), Guntur Hamzah, mengatakan tidak menutup kemungkinan pihaknya akan memutuskan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) pilpres lebih awal dari jadwal yang sudah diatur. Menurut Guntur, cepat lambatnya sidang MK tergantung dinamika yang terjadi selama persidangan berlangsung.

"Kalau memang lebih cepat selesai kenapa harus lama. Kita lihat nanti bagaimana perkembangan selama di persidangan," ujar Guntur di Gedung MK, Medan Merdaka Barat, Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (10/6).

MK akan meregistrasi perkara PHPU Pilpres yang diajukan BPN Prabowo-Sandiaga Uno pada Selasa (11/6). Setelah diregistrasi, MK akan menggelar sidang perdana yang akan dilakukan pada 14 Juni.

Sehingga, batas waktu MK untuk mengeluarkan putusan paling lambat jatuh pada 28 Juni. "Setelah perkara diregistrasi, MK pada tanggal yang sama akan langsung mengirimkan salinan permohonan kepada termohon dan pihak terkait. Itu sudah menjadi prosedur tetap di sini," jelas Guntur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika