REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Hasil penghitungan suara telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, pasangan Capres dan Cawapres 02 yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno belum menerima hasil tersebut sehingga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Pada poin nomor 39, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi berpandangan Joko Widodo sebagai capres petahana melakukan pelanggaran pemilu dan kecurangan masif. Salah satunya dengan ketidaknetralan aparatur negara, Polri, dan intelijen serta penyalahgunaan birokrasi dan BUMN.
Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Moeldoko mengaku heran dengan materi permohonan tersebut. Ia berpendapat hasil Pemilu 2019 lalu justru tidak menunjukkan demikian.
"Dibilang mengerakkan BUMN. Tahu enggak (karyawan) BUMN yang memilih 02 itu berapa? 78 Persen. Dibilang menggerakkan ASN. Tahu enggak 72 persen ASN itu milih 02," ujar sosok yang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresiden ini di Jakarta, Senin (3/6).
"Dibilang menggerakkan Polri? Buktinya di Aceh, NTB, Sumatera Barat kalah telak. Mana yang digerakkan? Di mana menggerakkannya? Karena kalau menggerakkan, kami menang 100 persen," lanjutnya menambahkan.
Moeldoko mengatakan, fakta tersebut juga sudah ramai di pemberitaan. Menurut dia, berita-berita itu menunjukkan suara Jokowi-Ma'ruf kalah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di kompleks militer, kompleks permukiman PNS, dan sebagainya.
Soal poin permohonan gugatan Pemilu di MK itu sendiri, sudah dibincangkannya dengan Presiden Jokowi. "Presiden ngecek saja, perkembangan terakhir di MK seperti apa," ujar Moeldoko.
Sementara itu, LSI Denny JA mengatakan, ada sejumlah alasan Jokowi lebih unggul dari Prabowo. Menurut dia, pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin berhasil menumbuhkan militansi tiga segmen pemilih yang sangat besar sumbangannya. Pertama adalah segmen pemilih kaum minoritas. Jumlahnya 10-11 persen tapi di segmen ini kemenangan Jokowi dinilainya telak.
"Memberikan pesan yang keras juga bahwa mereka memang rindu munculnya pemimpin yang membawa spirit pendiri kebangsaan untuk menjaga keberagaman," kata Denny.
Menurut Denny JA, pasangan No Urut 01 mampu meyakinkan kelompok minoritas bahwa mereka datang untuk kembali menegaskan spririt pendiri bangsa.
"Kedua yang juga menyebabkan pasangan ini menang, itu adalah segmen wong cilik. Siapa wong cilik? Wong cilik adalah pemilih yang penghasilannya dua juta ke bawah. Data BPS dan juga data survei kita menunjukkan jumlah mereka banyak sekali. Sekitar 50 persen dari jumlah populasi," kata Denny.
Suara merekalah penentu siapa yang menang. Menurut Denny JA, mereka ini pendidikannya mungkin paling tinggi SD, SMP, dan SMA yang tinggal di desa-desa umumnya.
"Mereka tidak tersentuh ributnya media sosial. Mereka,menonton TV program hiburan. Riuh rendahnya politik jakarta dan elite politik tak menyentuh mereka," lanjut Denny.
Namun, kata Denny, mereka dipuaskan dengan aneka program populis jokowi. Mulai dari pembagian sertifikat tanah gratis, pembagian keluarga harapan, hingga kartu sehat. Maish menurut Denny, program-program populis inilah yang membuat mereka militan dan mayoritas mendukung Jokowi.
"Segmen ketiga yang sangat penting, ini ada dalam pemilih Muslim yaitu dari komunitas NU. Adalah pemilih yang populasinya 85 persen penduduk Indonesia. Pemilih Muslim ini komunitas yang merasakan dia (Jokowi - Maruf) bagian dari NU dan mereka mendukung jokowi Maruf," lanjut Denny.
Denny mengklaim, tiga segmen inilah yang susah disentuh Pabowo Sandi; minoritas, wong cilik, NU. "Aneka manuver segala hal yang terjadi 10 hari belakangan susah sekali menyentuh mereka. Ini pesan yang sangat keras dari para pemilih bahwa Jokowi Maruf diinginkan oleh rakyat," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika