REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilarang menggunakan mobil dinas untuk mudik pada libur Idul Fitri tahun ini. Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/5).
"Di DKI tidak boleh dan itu sudah ada, jadi tidak membolehkan penggunaan mobil dinas untuk mudik," kata Anies.
Hal tersebut dilaporkan sesuai dengan surat edaran yang sudah ada di Sekda Provinsi DKI Jakarta yang intinya mobil dinas tidak boleh digunakan mudik. Surat edarannya Nomor 42 Tahun 2019 dikeluarkan pada 28 Mei 2019 dan sanksinya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin pada Rabu (29/5) juga mengingatkan agar aparatur sipil negara (ASN) tidak menggunakan mobil dinas untuk kegiatan mudik Lebaran.
"Saat Lebaran, mobil dinas dipergunakan untuk kedinasan dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi," kata Syafruddin di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah mengeluarkan surat imbauan agar ASN tidak menggunakan fasilitas negara untuk pulang ke kampung halaman. Selain itu, Syafruddin juga mengimbau para aparatur negara untuk tidak menggunakan sepeda motor untuk pulang mudik bertemu sanak keluarga.
"Saya mengimbau agar ASN tidak menggunakan motor untuk mudik Lebaran karena penggunaan kendaraan roda dua untuk mudik sangat rawan. Jumlah kecelakaan lalu lintas saat mudik Lebaran didominasi oleh sepeda motor," ujar Syafruddin.
Pada Kamis (30/5), Anies juga melepas 17.427 peserta mudik gratis di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (30/5). Jakarta Mudik Gratis 2019 ini menjadi kegiatan pertama yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Anies menyebut, adanya para pemudik, yang berkampung halaman di luar Jakarta, ini menjadi penggerak ekonomi di Ibu Kota. Menurut dia, berkat kedatangan mereka, kesejahteraan warga Jakarta meningkat dengan pendapatan pajak yang meningkat.
Sehingga, kata dia, melalui program mudik gratis ini, Pemprov DKI telah memberikan fasilitas bagi mereka sebagai timbal balik, berupa kendaraan yang dapat mengantarkan mereka ke kampung halaman.
"Karena itu kita kembalikan pendapatan pajak itu kepada mereka dalam bentuk fasilitas kendaraan pulang mudik. Ini bukan dari kami, ini dari pemudik, lewat pemprov, untuk pemudik," kata Anies.
Ia juga berharap para pemudik ini bisa kembali ke Ibu Kota untuk berkarya dan berkiprah lagi. Anies mengatakan, program mudik gratis ini akan diselenggarakan tahun depan dengan lebih besar.
"Dan insya Allah, tahun depan, kita selenggarakan lagi dan mudah-mudahan lebih besar tahun depan," lanjut Anies.
Anies meminta agar para pemudik menjalin interaksi dengan penumpang lainnya. Tak hanya sibuk dengan gawainya sendiri selama perjalanan. "Ini kesempatan untuk membangun silaturahim antara warga, yang kedua ajak anak-anak untuk melihat pemandangan di luar," ujar Anies.
Ia mengatakan, orang tua bisa mengajak anak-anaknya melihat pemandangan selama perjalanan. Untuk mengenalkan Indonesia dan pengalaman mudik yang berkesan.
Plt Kepala Dishub DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, biaya mudik gratis sebanyak Rp 14 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019. "Di DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) APBD 2019, kita ada anggaran sekitar Rp 14 miliar. Pulang-pergi," ujar Sigit.
Ia mengatakan, program mudik gratis 2019 ini merupakan yang pertama kali diadakan oleh Pemprov DKI. Sebanyak 17.427 peserta mudik yang diberangkatkan dengan 372 bus ke 10 kota di Indonesia. Para pemudik ini dilepas langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan di Monas, Jakarta Pusat.
Kota tujuan mudik yakni Ciamis, Kuningan, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kebumen, Solo, Wonogiri, Yogyakarta, dan Jombang. Sementara itu, sekitar 704 sepeda motor telah diberangkatkan lebih dulu pada Rabu (29/5).
Ia menjelaskan, selain mudik, Pemprov DKI juga melayani arus balik gratis. Sehingga pemudik bisa ikut serta untuk pergi dan pulang. Menurut dia, penting untuk melayani warga yang akan kembali ke Jakarta dari kampung halamannya.
Namun, kata Sigit, jumlah peserta arus balik lebih sedikit sebesar 30 persen dari total peserta arus mudik. Hal itu lantaran waktu libur yang berbeda-beda sehingga waktu kepulangan pun tak sama.
Untuk waktu pelaksanaan arus balik gratis akan berangkat pada 8 Juni 2019. Pemberhentian di Jakarta tersebar di dua terminal yakni Kampung Rambutan dan Pulogebang.
Sigit menyampaikan, mudik gratis ini ditujukan bagi warga yang memiliki KTP DKI Jakarta. Prioritasnya bagi warga yang tinggal di 13 lokasi rumah susun (rusun). "Memang dominannya dari warga rusun untuk tahun ini," kata Sigit.
Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono mengapresiasi mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta. Menurut dia, hal itu sesuai dengan operasi kepolisian untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan kriminalitas.
"Mudik bersama ini mengurangi kecelakaan yang didominasi kendaraan roda dua. Biasanya saudara kita walaupun kita imbau tidak dipakai, harusnya dua, bisa dipakai lima orang," kata Eddy dalam kesempatan yang sama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika