REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis Sosial politik UNJ & Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies_ (CESPELS), Ubedilah Badrun menilai pernyataan Moeldoko perihal ASN dan karyawan BUMN yang lebih banyak memilih 02 tak berdasar. Ubedilah justru menaruh curiga terhadap pernyataan Moeldoko.
"Pernyataan Moeldoko saya katakan ngaco karena pernyataan tersebut tidak berdasar. Sebab salah satu azas pemilu itu adalah rahasia, tidak ada satu orang pun yang tahu seseorang memilih siapa saat pemilihan dilaksanakan. Termasuk saat para pegawai BUMN dan ASN memilih," kata Ubedilah dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, pada Kamis (30/5).
Ubedilah menuturkan, jika Moeldoko mengetahui ada 78 persen pegawai BUMN dan 72 persen ASN memilih Prabowo dalam pemilu 2018 artinya ada yang tidak wajar. Dan menurutnya hanya ada dua kemungkinan.
Pertama, Moeldoko melakukan interograsi pada pegawai BUMN dan ASN untuk mengetahui pilihan politiknya. Kedua, Moeldoko menggunakan aparatnya atau menggunakan alat untuk memantau pilihan pegawai BUMN dan ASN saat di bilik suara. Sehingga semua pegawai BUMN dan ASN diketahui pilihan politiknya.
"Jika kedua hal tersebut dilakukan Moeldoko maka Moeldoko telah melakukan pelanggaran pemilu, karena tidak mengindahkan azas pemilu khususnya azas bebas dan rahasia," ungkapnya.
Namun, sambungnya, jika kedua hal tersebut tidak dilakukan maka pernyataan Moeldoko ngaco alias ngarang dan tidak berdasar, atau sering disebut hoaks. "Berbahaya jika Kepala Kantor Kepresidenan memproduksi hoaks," ucapnya.
Sebelumnya, Moeldoko mengatakan kepada awak media di Komplek Istana Presiden pada Selasa (28/5) lalu. Moeldoko mengatakan bahwa sebanyak 78 persen karyawan BUMN dan 72 persen ASN memilih 02.
"Tahu nggak BUMN yang milih 02? 78 persen. Menggerakkan ASN? ASN 72 persen yang milih. Di mana menggerakkan?" kata Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (28/5).
Pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) ini membantah tudingan bahwa kubu Jokowi-Ma'ruf telah mengerahkan ASN dan pegawai BUMN dalam pilpres 2019. Serta membantah kubu Jokowi menggerakkan aparat kepolisian untuk meraih kemenangan.
"Menggerakkan polisi? Buktinya di Aceh, NTB, Sumbar kalah telak. Mana yang digerakkan? Kalau digerakkan 100 persen semua," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika