REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) buka suara terkait posisi menteri di kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk lima tahun mendatang. Wakil Sekretaris Jendral PKB Daniel Johan mengungkapkan, keinginan itu kemungkinan juga sudah disampaikan kepada Jokowi.
"Pastinya cak Imin (Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB) yang sampaikan ke presiden, saya tidak paham," kata Daniel Johan kepada Republika di Jakarta, Selasa (28/5).
Daniel mengungkapkan, kursi menteri yang diinginkan PKB adalah yang sejalan dengan fokus partai dalam meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Kendati, dia mengaku belum mengetahui lebih lanjut terkait posisi menteri yang dimaksud.
"Biar itu menjadi komunikasi dan kebijakan antara presiden dengan Ketua Umum cak Imin," katanya lagi.
Daniel juga mengaku belum mengetauhi nama-nama yang dicalonkan Cak Imin kepada kepala negara. Cak Imin diketahui telah menyodorkan 20 nama kader PKB sebagai calon menteri kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan saat cak Imin diterima oleh Presiden Jokowi di Istana, Selasa (21/5).
"Saya tidak paham sudah atau belum dan siapa saja yang diajukan oleh cak Imin saat bertemu pak presiden minggu lalu," katanya.
Meski demikian, dia tidak memungkiri jika nama Ida Fauziah dan Jazilul Fawaid masuk dalam daftar nama yang diserahkan cak Imin kepada presiden. Dia mengatakan, mereka mungkin dicalonkan meningat keduanya merupakan kader terbaik PKB.
PKB sebelumnya sempat meminta sembilan kursi menteri kepada presiden. Daniel mengaku belum mengetahui lebih lanjut komunikasi ketua umum partai dan kepala negara terkait hal tersebut.
Dalam kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla (JK) PKB diketahui mengisi kementerian olahraga yang diisi Imam Nachrawi, kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dijabat Eko Putro Sandjojo. PKB juga menduduki kursi Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri dan Menterian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Mohamad Nasir.
Daniel tidak menampik jika partainya juga berkeinginan mengisi posisi di Kementerian Agama. Ini menyusul isu yang beredar jika lembaga tersebut akan diisi oleh perwakilan dari Nadhlatul Ulama (NU). "Setuju dong," singkatnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika