REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap kemungkinan program baru bantuan sosial presiden Joko Widodo. Program yang dimaksud yaitu kartu sembako murah yang terintegrasi dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Kartu sembako murah kemungkinan saling mengisi dan mendukung BPNT," katanya saat ditemui usai rapat koordinasi bantuan sosial pangan dan kartu sembako murah di Kemensos, Senin (27/5).
Agus menyatakan kartu sembako murah yang terintegrasi dengan BPNT menjadi salah satu alternatif. Kendati demikian, ia menyebut masalah ini belum diputuskan karena masih terus membahas opsi-opsi.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat menuturkan alternatif dan opsi-opsi tersebut nantinya dibahas di rapat terbatas tingkat menteri dan sidang kabinet. Kemensos memiliki tugas memperbarui data termasuk validasi BPNT. "Kemudian nanti presiden Joko Widodo yang mengarahkan seperti apa," ujarnya.
Ia memperkirakan hasil bentuk dan konsep final kartu sembako murah bisa diketahui akhir tahun nanti. Ini karena perubahan tersebut akan memengaruhi anggaran. "Jadi di Januari 2020 dilaksanakan," ujarnya.
Sebelumnya Kemensos tengah mengkaji konsep, bentuk, dan program baru presiden Joko Widodo yaitu kartu sembako murah. "Konsep, bentuk, dan kegiatan kartu sembako murah ini sedang kami (Kemensos) susun dan rumuskan," kata Agus saat ditemui wartawan, Jumat (8/3).
Salah satu pilihan yang dipertimbangkan Kemensos adalah mengintegrasikan dan menambah jangkauan kartu sembako murah dengan bantuan sosial (bansos) bantuan pangan non tunai (BPNT). Dengan demikian para keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bansos tidak hanya untuk membeli beras dan telur tetapi juga ditambah dengan kebutuhan pokok lainnya.
"Kalaupun tidak terintegrasi dengan kartu sembako murah, Kemensos memiliki kebijakan akan merevisi KPM BPNT yang menerima uang tidak hanya untuk beli beras dan telur tetapi juga ditambah dengan minyak goreng dan gula," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika