REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mengeluhkan pembatasan media sosial (medsos) yang dilakukan pemerintah. Juru Bicara (Jubir) BPN Prabowo-Sandiaga Andre Rosiade menilai pembatasan tersebut merupakan bentuk kepanikan rezim Joko Widodo (Jokowi).
"Bayangkan, ini 21 tahun reformasi kita mendapatkan reformasi dengan sulit ya, mengorbakan nyawa dan perjuangan luar biasa, tiba-tiba di rezim panik ini, takut kehilangan kekuasaan, mulai bukan hanya membatasi jalan, juga membatasi media sosial," kata Andre di Jakarta, Sabtu (25/5).
Tidak hanya tim hukum Prabowo-Sandiaga yang terdampak dari kebijakan tersebut, Andre menyebut masyarakat luas juga kena imbas dari kepanikan tersebut.
"Bayangkan sekarang, pengusaha-pengusaha UMKM menjerit, enggak bisa jualan, bisnis online-nya ambruk gitu lho," ujarnya.
Caleg daerah pemilihan (Dapil) itu menduga pemerintah meniru tiongkok dengan membatasi masyarakat dengan dunia luar dengan cara membatasi akses internet.
Sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan pembatasan terhadap sejumlah aplikasi media sosial. Pembatasan ini dilakukan guna mengantisipasi maraknya hoaks dan mencegah kericuhan meluas atas aksi 22 Mei.
Sementara itu pengamanan di sekitar MK diperketat sejak Jumat (24/5) pagi. Pengamanan di sekitar Gedung MK, yakni di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, sudah mulai diperketat sejak aksi di depan Bawaslu berlangsung. Jalan ditutup menggunakan kendaraan barikade milik kepolisian dan kawat berduri di depan Kementerian Pariwisata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika