REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil presiden (cawapres) Ma'ruf Amin mempertanyakan alasan mendasar dari aksi massa 22 Mei. Dia berpendapat, aksi menolak rekapitulasi nasional sudah tidak diperlukan. Apalagi pasangan calon (paslon) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah bersedia mengambil jalur hukum guna memperkarakan hasil Pemilu 2019. Artinya, mereka telah bersedia menggugat hasil itu melalui konstitusi yang berlaku
"Nah sekarang, ya untuk apa? Demonstrasi itu maksudnya untuk apa?" kata Ma'ruf Amin di kediamannya di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (22/5).
Menurut Ma'ruf, demonstrasi yang dilakukan itu sudah melenceng dari apa yang direncanakan sebelumnya yakni aksi damai. Dia mengatakan, hal itu ditandai dengan kerusuhan yang terjadi selama peserta melakukan aksi penolakan rekapitulasi resmi KPU.
Dia menyayangkan adanya kerusuhan hingga pembakaran mobil di asrama polisi di Petamburan, Jakarta Barat. Mustasyar Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) itu meminta aparat hukum untuk memindak pelaku kerusuhan dan pembakaran itu sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.
"Sebenarnya tidak perlu lagi ada demonstrasi karena kan Pak Prabowo sudah masuk ke jalur hukum," kata Maruf lagi.
Mantan Rais Aam PBNU itu mengungkapan, upaya-upaya pertemuan dengan kubu oposisi sebenarnya juga telah dilakukan guna meredam tensi politik yang terjadi saat ini. Dia mengatakan, pertemuan dengan paon nomor urut 02 memang perlu dilakukan demi kepentingan bangsa sambil menghentikan konflik yang ada.
"Ya tentu saya sendiri kan sudah siap kapan saja untuk bertemu dan kami memang akan bertemu menyelesaikan ini cuma memang waktunya mungkin yang masih dicari," kata Ma'ruf lagi.
Disaat yang bersamaan, dia mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan terpengaruh hingga ikut serta memanaskan situasi. Dia meminta warga untuk tetap tenang dan mengikuti informasi-informasi yang benar dari pemerintah.
Dia mengingatkan masyarakat agar jangan mengikuti atau terpengaruh informasi-informasi yang tidak benar atau hoaks. Dia melanjutkan, ini mengingat berkembangnya sarana penyebaran informasi yang bisa berujung pada penyesatan masyarakat.
"Nah itu masyarakat waspada dari berbagai informasi dan jangan terprovokasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika