REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengaku telah meminta Pangdam dan Kapolda di seluruh daerah di Tanah Air untuk menghentikan aliran massa aksi menuju Jakarta. Informasi pergerakan massa dari daerah memang semakin deras mendekati 22 Mei 2019 esok.
"Karena untuk apa? Lebih baik mereka melanjutkan puasa bersama keluarganya, membangun ukhuwah islamiyah," kata Wiranto di Istana Negara, Selasa (21/5).
Wiranto mengingatkan, masyarakat lebih baik mengoptimalkan ibadah Ramadhan ketimbang melakukan aksi di Jakarta. Pernyataan Wiranto ini menyusul informasi yang mengarahkan pergerakan massa untuk menduduki KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kompleks Senayan, hingga Istana.
"Itu harap diurungkan karena sudah selesai perhelatan pemilu sudah sampai puncaknya. Untuk apa? Bahkan kalau demo dilanjutkan pasti akan merugikan masyarakat. Lalu lintas terganggu, kalau ada bentrokan rakyat yang rugi," katanya.
Menurutnya, menduduki lembaga resmi negara dengan alasan sepihak merupakan bentuk pelanggaran hukum. Wiranto mengingatkan bahwa demonstrasi juga perlu mengikuti aturan, yakni kejelasan pihak yang bertanggung jawab dan adanya izin dari kepolisian. Bila terindikasi ada pelanggaran hukum saat aksi massa besok, ujar Wiranto, tokoh yang memimpin aksi pun akan ditindak secara hukum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
