REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Golkar Bidang Keumatan, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi mengomentari rencana aksi people power yang akan digelar pada 22 Mei mendatang, untuk menyikapi hasil Pilpres 2019. Ia menyarankan aksi tersebut urung dilakukan, dan sebaiknya segala keluhan hasil Pilpres ditempuh lewat jalur hukum.
"Sesuai nalar kebangsaan dan keagamaan yang benar, adalah menjalankan semua aturan yang telah kita sepakati bersama. Tanpa pemaksaan kehendak dan anarkisme.
Mari kawal semua proses berbangsa dengan penuh tanggungjawab," katanya dalam keterangan resmi yang diterima Republika.co.id pada Ahad, (19/5).
Mantan Gubernur NTB dua periode itu menekankan aturan hukum mengatur mekanisme penuntutan atas hasil Pilpres. Yaitu dengan melaporkan sengketa ke Mahkamah Konstitusi untuk disidangkan. "Semua keberatan ada jalurnya, siapa pun tidak boleh memaksakan kehendak. Ajakan destruktif apalagi atas nama agama yang muaranya akan merusak ketertiban sosial harus kita tolak," ujarnya.
Ia menilai rencana people power merupakan bentuk penyimpangan. Sudah semestinya segala bentuk penyimpangan tidak diterima di masyarakat. "Penyimpangan adalah seruan kekerasan, lontaran hujatan dan tuduhan, ancaman kepada orang lain, serta ajakan merusak ketertiban dan keamanan," ucapnya.
Ia berharap siapa pun yang terpilih sebagai pemimpin lima tahun yang akan datang wajib dihormati. Masyarakat bisa memantau proses perhitungan suara secara langsung.
"Jangan lagi idiom-idiom agama diplintir untuk hasrat kekuasaan. Kosakata kafir, munafik, azab, ulama su'u, dilontarkan kepada orang yang tidak sepandangan politik. Bahkan akhir-akhir ini ujaran provokasi juga dilontarkan dari tempat yang paling suci bagi umat Islam, Makkah Almukarrramah," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika