REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berharap semua pihak bisa menerima secara legowo semua hasil pemilu yang diputuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas mengatakan proses pengangkatan kepemimpinan negara (nashbul imam) sebagai pengemban mandat kekuasaan. Menurut Islam, pengangkatan kepemimpinan dapat ditempuh dengan cara yang disepakati oleh rakyat, sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at.
Sebagaimana dimaklumi, lanjutnya, pemilu adalah cara sah yang disepakati untuk menentukan sirkulasi kekuasaan lima tahunan. Baik dalam rangka memilih anggota legislatif, DPD maupun presiden dan wakil presiden. "Untuk itu seluruh pihak harus berbesar hati mengikuti setiap rangkaian proses pemilu yang ada dan menghormati keseluruhan hasil-hasilnya," katanya kepada wartawan, Ahad (19/5).
Jika keberatan dengan hasil pemilu, menurut dia, gunakan mekanisme konstitusional yang tersedia. Tidak dibenarkan menggunakan cara-cara lain di luar yang diatur oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya, apalagi bertentangan dengan hukum. "Hindarkan segala tindakan yang bertentangan dengan budaya dan martabat luhur bangsa Indonesia," ujarnya.
Dia mengatakan, sekarang sudah tidak waktunya bicara people power atau term sejenis lainnya. Karena kekuatan rakyat menentukan kepemimpinan nasional secara damai dan bermartabat sudah berlangsung 17 April 2019, saat pemungutan suara dilakukan. Robikin menilai sikap besar hati dan menghormati hasil pemilu tersebut harus dilakukan oleh setiap komponen bangsa.
"Kesanggupan suatu bangsa menyelenggarakan pemilu yang fairness dan demokratis serta penerimaan terhadap hasil pemilu secara damai adalah cermin bangsa yang bermartabat, bangsa yang berbudaya, bangsa yang luhur," terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
