REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri mengimbau masyarakat ikut terlibat menjaga keamanan saat penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, 22 Mei pekan depan. Bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri, komponen masyarakat unsur penting untuk menjaga keamanan.
“Polri mengimbau agar masyarakat bersama-sama tetap saling menjaga keterteriban dan keamanan, menjaga kondusifitas demi keamanan bersama,” ujar Karo Penmas Mabes Kepolisian Dedi Prasetyo saat dihubungi, pada Ahad (19/5).
Kepada masyarakat yang terlibat dalam aksi protes dan demonstrasi, ia menyarankan, untuk dapat menjunjung sikap yang damai dan konstitusional. Meski menginstruksikan personelnya tetap persuasif, Dedi mengatakan, kepolisian akan menindak tegas demonstran yang melakukan tindakan kekerasan.
“Apabila ada tindakan-tindakan yang terjadi sifatnya inkonstitusional, maka aparat keamanan akan menindak tegas siapapun itu. Tentu tindakan aparat terukur, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” ujar Dedi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) merencanakan mengumumkan hasil pemilihan umum serempak Pileg dan Pilpres 2019 pada 22 mendatang. Namun, ada sejumlah kelompok pendukung kontestan pemilihan presiden yang berencana menggelar demonstrasi turun ke jalan menolak hasil pemilu.
Para pendukung menilai hasil pesta demokrasi tahun ini curang. Namun, tuduhan tersebut tak menghentikan penghitungan suara manual yang sampai saat ini berjalan di KPU.
Kepolisian sejak lama meminta agar para pendukung kontestan pemilu mengurungkan niat demonstrasi hasil pemilu. Mabes Polri menganalisa ada kelompok terorisme yang berusaha menunggangi aksi protes pendukung salah satu kontestan pemilu.
Polri menuding, mereka yaitu kelompok radikalisme Jemaah Ansharut Daulah (JAD). Kelompok tersebut saat ini dituding sebagai kelompok terorisme paling berbahaya di dalam negeri.
Sepanjang Mei 2019, tim anti-teror Polri, Densus 88 menyisir dan melakukan penangkapan sebanyak 29 anggota JAD di banyak kota. Pada Jumat (18/5), Mabes Polri meyakini kelompok JAD sebagai pihak ketiga yang bakal menunggangi demonstrasi 22 Mei dengan melakukan aksi terorisme berupa ledakan bom atau kerusuhan lainnya.
Aksi terorisme tersebut, Polri meyakini akan menyasar sipil dan satuan keamanan. Tujuannya, membuat konflik baru antar masyarakat.
Dedi melanjutkan, demi menjaga keamanan, saat ini Polri dan TNI sudah menyiapkan sekitar 32 ribu personel keamanan. Satuan keamanan tersebut, nantinya akan diprioritaskan untuk menjamin keamanan di KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menjadi target utama demonstrasi.
Di KPU, kata Dedi, keamanan akan ketat karena di tempat tersebut akan diumumkan hasil pemilu. Pekan lalu, ia menambahkan, Polri dan TNI sudah menyiapkan simulai kemanan di KPU dengan konsep pengamanan empat lapis.
“Polri dan TNI, sama-sama akan melaksanakan pengamanan dengan semaksimal mungkin untuk mengantisipasi adanya gangguan kambtibmas. Kita juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, dan ketertiban,” sambung Dedi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika