REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG--Warga Jawa Tengah diimbau untuk tidak terprovokasi ajakan bergabung dalam aksi 22 Mei, di Jakarta. Namun bisa mendengarkan hasil akhir pengumuman hasil Pilpres KPU tanpa perlu turun ke jalan.
"Kalau tanggal 22 Mei nanti, mau mendengarkan hasil akhirnya seperti apa, ikuti dengan baik- baik di rumah saja," kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Semarang, Jumat (17/5).
Imbauan ini disampaikan gubernur untuk menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar ikut mengurangi kemungkinan- kemungkinan potensi yang bisa menyulut konflik sosial, terkait dengan hasil Pemilu 2019.
"Kemarin kita dikumpulkan Pak Mendagri dan menerima arahan dari TNI/ Polri untuk ikut mengurangi potensi konflik sosial. Disarankan dari daerah tidak perlu ke Jakarta karena proses sedang berjalan," tambahnya.
Terkait dengan hasil pemilihan presiden, orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah ini mengatakan, semua telah dilakukan sesuai prosedur, mulai dari C1 sampai rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Menurut Ganjar, saat C1 ditandatangani tidak ada saksi yang menolak. Ketika kemudian sudah berjalan dan melahirkan gejolak di tengahnya, maka harus diikuti dinamikanya. "Namun jalur konstitusional mesti tetap dijaga," tegas gubernur.
Dari proses yang sudah berjalan tersebut, Ganjar mengibaratkan seperti halnya lari marathon yang hanya tinggal menyentuh garis finish. Sehingga jangan pernah keluar dari jalan atau track yang sudah ada.
Sedangkan terkait dengan adanya hal yang tidak disepakati karena mungkin ada yang dianggap tidak sesuai maka ada koridornya.
Saksi sudah bekerja mulai C1 ditandatangani, penghitungan mulai dari TPS sudah bertingkat sekarang sudah masuk ke Jakarta semua, tentu sudah melalui penjenjangan.
"Maka saya mengimbau agar masyarakat Jawa Tengah tidak terprovokasi dengan turut serta turun aksi di Jakarta pada 22 Mei mendatang," tegasnya.
Karena tanggal 22 Mei bertepatan dengan malam Nuzulul Qur'an, maka momentum tersebut lebih baik digunakan untuk ngaji dan silaturahmi.
Gubernur pun mengungkapkan, bakal memilih ngaji dan ngumpul bareng Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Wisma Perdamaian, Semarang.
"Saya ingin menggelar pengajian besar dan usai pengajian itu, saya akan ngumpul bersama FKUB, guna menguatkan ukhuwah antar umat," katanya.
Terpisah, Lembaga Study Kebijkan Publik (LSKP) Jawa Tengah juga mengajak warga Kabupaten Demak agar tidak terprovokasi oleh ajakan untuk ikut aksi people power tanggal 22 Mei mendatang.
Direktur LSKP Jawa Tengah, Muhammad Rifai mengatakan, aksi people power tidak harus ditanggapi secara serius. Karena people power yang saat ini digulirkan, tidak ada kaitan yang substansial dalam pengelolaan negara.
Ia menegaskan, people power sebenarnya sudah terjadi ketika rakyat berbondong- bondong datang ke TPS dan menggunakan hak pilih mereka.
"Kalau ada sebagian elit negeri ini yang menggulirkan adanya people power tandingan, ini keliatan lucu dan kekanak– kanakan,” katanya.
Menurutnya, provokasi gerakan people power hanya akan memecah belah kedamaian dan persatuan anak bangsa. Proses dan tahapan Pilpres sudah jelas, siapapun yang terpilih ini sesuai konstitusi yang ada.
"Kalau memang para elit itu benar-benar negarawan sejati dan lebih mementingkan kepentingan bangsa, harusnya menghargai konstitusi yang ada dan sedang berjalan," katanya.
Karena itu, ia mengajak masyakat Demak pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, tolak gerakan people power.
Mereka yang menggagas people power , lanjut Rifai, bukanlah seorang pemimpin atau negarawan sejati. Bahkan terkesan, hanya memaksakan kehendaknya dengan memakai berbagai macam cara.
"Bagaimana masyarakat atau dunia percaya terhadap orang - orang seperti itu. Apa jadinya jika mereka jadi pemimpin negeri ini, terhadap konstitusi yang dibuatnya sendiri saja tidak percaya," tegasnya.// n bowo pribadi
Ikuti Whatsapp Channel Republika