Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) pada Kemeterian PUPR, Bambang Hidayah, mengatakan, pihaknya telah menyiapkan persyaratan studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk segera menormalisasi Kali Bekasi. Tahapan selanjutnya hanya menunggu kesiapan Pemerintah Kota (pemkot) Bekasi membuat komitmen dan melakukan pembebasan lahan di bantaran kali yang membelah kota itu.

 

Bambang menjelaskan, meski BBWSCC saat ini sedang getol dalam persiapan Kali Bekasi, bukan berarti pihaknya melupakan rencana normalisasi Kali Ciliwung. Meskipun, Pemerintah Provinsi (pemrov) DKI Jakarta tak kunjung melakukan pembebasan lahan di bantaran Kali Ciliwung yang membentang di ibu kota negara itu.

 

"Anggaran dana gak dialihkan dari Ciliwung ke Kali Bekasi. Ciliwung tetap prioritas yang harus diselesaikan," kata Bambang kepada Republika.co.id, Kamis (16/5).

 

Ia menjelaskan, lembaganya mulai mengerjakan normalisasi Kali Bekasi karena memang bertanggung jawab juga atas kali tersebut. Fungsi BWSCC, sambung dia, tak hanya sungai yang ada di DKI Jakarta saja, tapi juga di Beksasi dan Tanggerang. "Ini kan karena Bekasi dan Tanggrerang daerah penyangga ibu kota," ucap Bambang.

 

Untuk normalisasi Kali Bekasi, Bambang melanjutkan, diperkirakan akan dimulai pada tahun depan. Karena, ia memperkirakan proses pembebasan lahan akan bisa diselesaikan Pemkot Bekasi hingga akhir tahun 2019 ini.

 

Ia juga mengatakan, yang terpenting itu adalah komitmen dari Pemkot Bekasi untuk melakukan pembebasan lahan. Sedangkan untuk biaya pembebasan lahan, sambung dia, bisa dibicarakan lebih lanjut dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika