REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, semua anggota Bawaslu berada di kantor Jalan M.H. Thamrin nomor 14, Menteng, Jakarta Pusat. Menurutnya, tidak ada anggota lainnya yang hadir dalam acara pemaparan data dugaan kecurangan yang digelar BPN Prabowo-Sandi, Selasa (14/5).
Selebihnya, ia mempersilakan BPN (Badan Pemenangan Nasional) untuk memaparkan bukti yang dimiliki. Ketika disinggung soal langkah yang akan dilakukan Bawaslu. Ratna merespons, pihaknya akan memeriksanya jika hal itu dilaporkan pada Bawaslu.
"Perlu diperiksa apakah dokumen itu memang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Kalaupun itu dokumen copy-an maka perlu ditelusuri apakah copy-an itu berasal dari dokumen asli," ujar Ratna.
Senada dengan pernyataan Bawaslu, Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) Ilham Saputra mengatakan, KPU tidak mempermasalahkan agenda BPN tersebut. Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat.
"Silakan saja, BPN punya hak untuk menyampaikan itu," tuturnya.
Ketika disinggung soal kehadiran anggota KPU dalam pemaparan bukti tersebut, Ilham mengatakan, pihaknya sibuk melakukan rekapitulasi data. "Silakan saja, gunakan prosedur hukum yang berlaku," kata Ilham.
Selain itu, Ilham juga mengimbau kepada BPN agar melaporkan data yang mereka miliki kepada Bawaslu. "Silakan dibuktikan, dilaporkan ke Bawaslu," kata Ilham.
Sebelumnya cawapres 02, Sandiaga Uno mengungkapkan, BPN akan memaparkan data dugaan kecurangan Pilpres 2019. Dalam pemaparan hari ini, BPN turut mengundang TKN (Tim Kampanye Nasional) Jokowi-Ma'ruf, penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), serta duta besar negara asing.
Dalam acara yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5). BPN akan menyajikan data yang dihimpun oleh pakar IT (informatika dan teknologi) dan juga tim hukum.