REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekelompok masyarakat yang tergabung ke dalam Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 menemui Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di ruangannya. Din Syamsudin yang ikut dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa dirinya dan seluruh anggota aliansi mendesak supaya ada klarifikasi terkait penyebab kematian petugas KPPS yang mencapai lebih yang berjumlah lebih dari 500-an orang.
"Kalau itu (klarifikasi) tidak ada, ini nanti akan membawa stigma, menjadi preseden buruk, juga jadi menjadi semacam dosa bawaan terhadap siapapun yang diberi amanat kepemimpinan nanti, baik di DPR ataupun pemerintahan, bahwa ada sesuatu yang tak dijelaskan," kata Din di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).
Menurutnya peristiwa tersebut merupakan peristiwa luar biasa dan termasuk ke dalam tragedi kemanusiaam. Ia menganggap jika ada pembiaran maka hal itu berbahaya bagi bangsa
"Ini hanya akan menunjukkan infrastruktur moral kita baik pemerintah maupun rakyat rendah sekali. Apalagi kejadian serupa dalam jmlah korban yang juga hampir sama terjadi beberapa kali yang lalu, namun tidak ada hasil pengungkapan yang tuntas," ucapnya.
Kemudian dirinya bersama dengan aliansi mendesak agar dibentuk sebuah tim gabungan pencari fakta terkait kematian petugas KPPS. Selain itu, ia juga meminta agar petugas KPPS yang meninggal untuk dilakukan otopsi.
"Tidak ada cara lain, itu dilakukan lah semua supaya jernih sehingga tidak lagi menyesatkan atau muncul dugaan-dugaan," imbaunya.
Sementara itu Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa dirinya telah meminta komisi II DPR untuk melakukan rapat gabungan antara KPU, Bawaslu, Kementerian Kesehatan dan Kepolisian yang rencananya akan digelar setelah tanggal 22 Mei untuk bisa mencari solusi dan mencari penyebab kematian KPPS. Menurutnya, baik KPU, pemerintah dan DPR sebelumnya telah coba mengantisipasi banyak korban yang jatuh pada pemilu 2019.
"Makanya keputusan kita adalah membatasai jumlah penilih TPS tidak boleh lebih dari 300, dulu sampai 500," tuturnya.
Berkaca dari banyaknya korban pada pemilu 2019 kali ini menurutnya perlu ada yang disempurnakan lagi dalam sistem pemilu yang akan kedua. Selain itu, dari sisi rekrutmen, KPU perlu lebih memperketat lagi dalam melakukan seleksi dengan lebih memperhatikan track record kesehatan.
"Rata-rata berdasarkan temuan dokter Indonesia mereka memiliki penyakit kronis kurang lebih 13 penyakit. Di samping juga ada kecelakaan lalu lintas, jadi itu tadi disampaikan sepanjang pembicaraan audiensi tadi," ungkapnya.
Terkait desakan dilakukannya otopsi, politikus Partai Golkar itu menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Kesehatan sebagai pihak yang berhak memutuskan. Kendati demikian, dari hasil wawancara dengan keluarga korban telah ditemukan bahwa mayoritas petugas meninggal karena ada riwayat kesehatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika