REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Untuk mencegah penyalahgunaan anggaran yang masuk ke rekening desa, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan memperkenalkan sistem pencairan nontunai untuk dana bantuan keuangan dari provinsi maupun pusat ke semua desa yang ada di Jabar. Yakni, dalam Rapat Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), yang rencananya akan digelar Pemprov Jabar di Sasana Budaya Ganesha, Rabu (15/5).
Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jabar, Dedi Supadi, selama ini pencairan dana bantuan desa yang dilakukan secara manual rawan disalahgunakan oleh oknum desa. Saat ini Pemprov sudah menerapkan di sejumlah desa pencairan uang dalam bentuk giro yang disesuaikan dengan progres pekerjaan.
“Jadi, misalnya giro ini diperuntukkan untuk pembangunan jalan, dengan kebutuhan segitu, ya silakan diambil segitu,” ujar Dedi kepada wartawan, Selasa (14/5).
Menurut Dedi, Praktik yang kerap terjadi juga adalah saat pergantian kepala desa yang sudah mapan. Jika calon petahanan kalah, rekening desa sering hilang yang otomatis aset desa pun ikut raib. “Ini yang membuat desa menjadi nol lagi. Kalau pola giro tidak hilang, cuma ganti spesimen tanda tangan,” katanya.
Agar mekanisme ini dapat berjalan baik, kata dia, Pemprov akan memberikan pembelajaran kepada aparatur desa agar tidak kesulitan mencairkan giro. “Walaupun tahun ini belum masuk pada petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang diharuskan. Nanti Desember kita evaluasi, jika efektif lebih cepat lebih baik untuk diterapkan,” katanya.
Dedi menyebutkan, sudah ada beberapa desa yang menerapkan pencairan melalui giro. “Sekarang sudah ada beberapa desa sudah menerapkan seperti di Cirebon,” katanya.
Menurut Dedi Supandi, hal yang akan banyak dibicarakan dalam raker adalah strategi Pemprov Jabar dalam berinovasi dan berkolaborasi untuk mewujudkan kemajuan di desa.
Dedi menjelaskan, ada delapan pokok permasalahan desa di antaranya adalah kemiskinan. Menurutnya, desa sangat tertinggal dan indeks desa membangun yang masih rendah. Untuk mengatasinya, Pemprov menyiapkan tiga pilar pembangunan desa yang akan dilakukan lima tahun ke depan. Pertama adalah digitalisasi layanan desa.
“Seperti Desa Digital, WiFi gratis, e-samsat dan Patriot Desa,” katanya.
Pilar kedua, kata dia, One Village One Company (OVOC), yakni mewujudkan satu desa satu BUMDes. “Setelah sudah dibentuk BUMDes di tiap-tiap desa, nanti ke depan kita buat BUMDes holding,” katanya.
Sementara pilar ketiga, kata dia, adalah gerakan membangun desa, seperti program Sapa Warga, Posyandu Juara, Satu RW Satu HP, serta program yang mengarah menjadikan masjid sebagai pusat peradaban. “Ada juga program Mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara) yang waktu dekat kita juga akan diluncurkan,” kata Dedi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
